BANTEN (leonews.co.id) – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Banten, khususnya Bidang Kearsipan, mendapatkan nilai Pengawasan Kearsipan Tahun 2021 dengan katagori ‘BB’ sangat baik dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Penilaian tersebut terdiri dari beberapa indikator baik nilai hasil pengawasan eksternal yang dilihat dari aspek regulasi, SDM kearsipan, Sarana dan Prasarana, Tata Cara sesuai aturan dan anggaran.
“Prestasi yang dicapai saat ini melengkapi Prestasi sebelumnya, diantaranya, DPK Provinsi Banten meraih Juara 1 dalam Pemilihan Lembaga Kearsipan Daerah Terbaik Nasional Tahun 2019, yang dilaksanakan oleh Arsip Nasional Indonesia dan Peringkat II (dua) Arsiparis Teladan Tingkat Nasional a.n Epi Fahroji,“ ucap Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten Usman Asshiddiqi Qohara, Rabu (19/1/2022).
Namun Usman menekankan kepada jajaran untuk terus melihat penghargaan ini sebagai pemacu motivasi untuk meningkatkan kinerja untuk mendorong peningkatan tertib arsip di kalangan aparatur pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat Banten, dengan mengoptimalkan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Sadar Tertib Arsip di seluruh Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten.
“Khususnya untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Khususnya Misi 1, yaitu Menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik serta meningkatkan kebermanfatan arsip, sebagai sesuatu yang memiliki nilai penting, antara lain sebagai bukti akuntabilitas penyelelenggaraan pemerintahan, pemilikan aset, sumber informasi dan lainnya,” lanjut Usman.
Menurut Usman, DPK Provinsi Banten akan terus mengoptimalkan gerakan masyarakat tertib arsip di seluruh Kabupaten Kota di Provinsi Banten. Hal itu bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya merawat dan melindungi arsip yang dimilikinya, khususnya di daerah rawan bencana.
“Kami melakukan edukasi dalam rangka perlindungan dan penyelamatan arsip. Itu sangat penting, karena banyak bencana yang mengakibatkan arsip rusak atau hilang. Arsip memiliki nilai yang penting, yang harus dilindungi. Nantinya akan diperlukan suatu saat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, arsip adalah bukti akuntabilitas kinerja. Kita tidak dapat membuktikan hasil kinerja tanpa adanya arsip,” imbuh Usman.
Gubernur Banten, Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, lanjut Usman, telah memberikan arahan, agar DPK dapat terus meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparatur pemerintah untuk melakukan tertib arsip.
“Untuk itu, masyarakat dan aparatur pemerintah diimbau untuk dapat melakukan pengelolaan kearsipan sebaik baiknya. Salah satunya melalui langkah langkah pengelolaan, perlindungan dan penyelamatan arsip. Ada istilah ‘arsip hilang aset melayang’. Arsip Melestarikan masa lalu, Melindungi masa kini dan mempersiapkan masa depan” tutupnya. (Biro Adpim Setda Prov. Banten/Red02)