Sengketa hukum maraton antara Wali Kota Cilegon Robinsar dan mantan Sekda Maman Mauludin di PTUN Serang telah bergulir belasan kali sejak akhir 2025 hingga Juni 2026.
Alih-alih menyuguhkan substansi hukum, publik justru disuguhkan perang ego birokrasi yang melelahkan.
Dampak terburuknya jelas bukan soal siapa yang menang atau kalah di meja hijau.
Polarisasi akut di internal ASN kini telah memecah loyalitas birokrasi, menyandera fungsi pelayanan publik, dan merugikan hak-hak masyarakat Cilegon.
Di sinilah momentum emas bagi Gubernur Banten Andra Soni untuk hadir membawa solusi nyata.
Dibandingkan sekadar pasif menunggu putusan pengadilan yang inkrah, sengketa akut ini justru memberikan karpet merah bagi Andra Soni untuk tampil ke permukaan sebagai juru damai.
Menanti vonis hakim dalam konflik internal seperti ini justru berisiko memperlebar jurang permusuhan, bukan menyembuhkan keretakan tata kelola pemerintahan daerah.
Sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, sudah saatnya Gubernur Andra Soni mengambil peran sentral sebagai kepala pembina kepegawaian.
Otoritas moral dan politik yang melekat pada dirinya harus dioptimalkan untuk melakukan intervensi pembinaan yang humanis demi menyelamatkan marwah institusi publik.
Keberanian Andra Soni untuk turun tangan langsung meredam drama politik ini akan menjadi panggung pembuktian kepemimpinan (leadership) yang luar biasa.
Jika sengketa ini tuntas di tangannya, citra politik Andra Soni sebagai kepala daerah akan melesat sebagai problem solver ulung yang visioner di tingkat nasional.
Namun, dalam misi menyelesaikan konflik sensitif ini, Andra Soni harus didampingi oleh instansi berwenang agar keputusannya tidak menabrak aturan hukum.
Langkah penyelamatan darurat ini wajib dieksekusi secara elegan melalui koordinasi ketat dan asistensi langsung dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pendampingan dari instansi pusat ini sangat krusial guna memberikan legitimasi regulasi yang kuat, sekaligus memastikan opsi rekonsiliasi atau rotasi jabatan yang ditawarkan tetap berjalan lurus di atas koridor hukum kepegawaian yang sah.
Dengan payung hukum solid dan pendampingan formal tersebut, langkah diskresi Gubernur Andra Soni dijamin bersih dari celah cacat prosedur.
Sikap tegas, cepat, dan solutif dari Gubernur Banten Andra Soni adalah instrumen terbaik untuk menggeser energi yang terbuang di ruang sidang kembali ke koridor pembangunan.
Keberhasilan meredam kisruh ini akan mengirimkan pesan kuat ke panggung nasional bahwa beliau adalah pemimpin yang mampu mengutamakan kepentingan rakyat di atas intrik politik tanpa mengabaikan supremasi hukum.
Menyelamatkan Cilegon adalah investasi reputasi besar bagi masa depan karir politik Andra Soni di masyarakat luas.
Ditulis oleh wartawan senior, Wisnu Bangun