Leonews.co.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terwujud jika didukung dengan kemudahan pemanfaatan infrastruktur yang ada.
“Namun faktanya, di proyek pembangunan infrastruktur korupsi kerap kali terjadi,” kata Firli dalam Executive Briefing PAKU Integritas bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis 25 Mey 2023.
Menurutnya kerawanan tindak pidana korupsi muncul karena lemah dan gagalnya suatu sistem.
Untuk itu KPK berupaya melakukan perbaikan sistem dan penguatan terhadap nilai-nilai integritas bagi para penyelenggara negara, melalui program Penguatan Anti Korupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas).
“KPK berupaya meningkatkan komitmen integritas dan penanaman budaya antikorupsi, baik di lingkungan pendidikan dan pencegahan. Harapannya para jajaran dan pegawai di lingkungan PUPR dapat menjadi agen pembangun integritas di satuan kerja masing-masing,” ungkap Firli.
Dia menyebut, pembekalan materi pendidikan dan pelatihan untuk membangun integritas antikorupsi diberikan KPK kepada para pimpinan dan pejabat di kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan strategis.
Tahap pertama PAKU Integritas menghadirkan 10 peserta dari jajaran eselon 1 Kementerian PUPR beserta istri.
Tahap kedua nantinya akan diselenggarakan pada 14 Juni 2023, dengan agenda berupa pendidikan dan pelatihan (diklat) khusus untuk para perempuan jajaran Kementerian PUPR RI.
Menurutnya, kegiatan ini memiliki nilai penting, mengingat beberapa titik rawan terjadinya korupsi ada di lingkungan Kementerian PUPR.
Berdasarkan temuan SPI (Survey Penilaian Integritas) 2022, titik rawan berada pada tiga area, seperti penyalahgunaan pengelolaan Pengadaan Barang, penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas dan penyalahgunaan kantor untuk kepentingan pribadi.
Meski demikian, KPK mengapresiasi jajaran Kementerian PUPR yang telah melakukan upaya perubahan khususnya di di area pengadaan.
Hal ini mengingat modus korupsi yang kerap terjadi di setiap tahapan, seperti perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, bahkan pengawasan itu sendiri.
“Artinya PUPR sadar bahwa sistem harus diperbaiki, mulai dari perubahan struktural yang sangat krusial, instrumental melalui pembuatan SOP pencegahan korupsi, dan penanaman nilai kultural,” ujar Firli.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebagai pemateri juga menyampaikan bahwa setiap pemimpin wajib mematuhi kode etik dan aturan yang berlaku.
Menghindari konflik kepentingan (antara lain dalam PBJ, rotasi-mutasi/rekrutmen, rangkap, jabatan).
Pemimpin juga harus menolak gratifikasi, memberi contoh/keteladanan, menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan kehidupan sehari-hari, serta menciptakan kebijakan yang mendukung iklim antikorupsi.
Sedangkan Menteri PUPR Basuki Hadjimuljono, dalam acara itu menyampaikan apresiasinya kepada KPK atas Program PAKU Integritas tersebut.
Dia mengakui bahwa dalam penyelenggaraan infrastruktur yang rawan korupsi sekitar 70 persen berada di area pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
“Kementerian PUPR menjadi lokomotif pertama bersama para dirjen menajamkan integritas jajaran PUPR hingga satuan kerja ke bawah,” ujar Basuki. ***