Leonews.co.id – Pelaku tindak pidana korupsi yang telah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini berjumlah 1.515 orang.
Angka ini akan terus bertambah jika tak ada kesadaran dari pejabat negara maupun masyarakat untuk turut serta menutup celah perilaku korupsi.
Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana menjelaskan, penambahan kasus korupsi ini menjadi indikasi bahwa penindakan saja tidak cukup.
Untuk itu katanya, perlu adanya strategi lain untuk melenyapkan modus operandi korupsi tersebut.
Kasus yang paling banyak terjadi adalah di sektor pengadaan barang/jasa.
“KPK terus berupaya melakukan pemberantasan korupsi melalui strategi trisula,” katanya dalam Bimtek Mewujudkan Keluarga Berintegritas melalui Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi di Ruang Pola Balai Kota DKI Jakarta, Senin 29 Mey 2023.
Selain penindakan tuturnya, strategi ini juga diperkuat dengan pencegahan dan pendidikan yang bisa dimulai dari lingkup keluarga.
Pasalnya, saat ini korupsi tidak hanya dilakukan satu pihak saja, karena pelakunya berkolaborasi, termasuk melibatkan keluarga inti.
Dalam 10 tahun terakhir, kata Wawan, perilaku korupsi semakin beragam profesi dan usia juga melibatkan suami-istri, bapak-anak, juga kakak dan adik.
Studi KPK menunjukkan, hanya 4% orang tua yang mampu mengajarkan kejujuran pada anak-anaknya. Hal ini menegaskan bahwa nilai-nilai antikorupsi perlu ditumbuhkan, dikembangkan, dan diperkuat kembali di lingkup keluarga agar dapat mewujudkan keluarga berintegritas.
“Tahun 2045, kita berharap Indonesia sudah terbebas dari korupsi. Dan di 20 tahun yang akan datang itu, anak milenial, termasuk anak kita, bukan tidak mungkin akan menduduki peran penting di Indonesia,” tutur Wawan.
Dia menyebutkan, peran keluarga yang terus menanamkan nilai antikorupsi, diharapkan anak-anak tumbuh dengan integritas
Dijelaskannya, ada Sembilan yang bisa ditanamkan, yakni meliputi nilai jujur, mandiri, tanggung jawab, berani.
Selain itu, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras.
Kesembilan nilai ini kata Wawan, bisa ditanamkan dan diimplementasikan mulai dari rumah.
Contoh kecilnya, jelas Wawan, ibu yang biasa bertindak sebagai bendahara keluarga, bisa juga merangkap sebagai auditor kas suaminya.
“Jadi apa pun yang diberikan suami kepada istri, harus langsung diaudit. Sehingga dengan hal ini, keluarga bisa menjadi benteng pertama yang menjauhkan kita dari perilaku korupsi,” tegasnya.
Sebab integritas itu tidak bisa dilakukan sendiri, harus berkolaborasi, tambah Wawan.
Pemberantasan Korupsi Perlu Peran Aktif Seluruh Pihak
Selain penindakan dan pendidikan, KPK juga melakukan strategi pencegahan.
Salah satunya bekerja sama dengan kementerian dan pemerintah untuk memperbaiki sistem.
Perbaikan sistem ini, kata Wawan, bisa meminimalisir terjadinya transaksional yang berindikasi pada tindak pidana korupsi.
Contohnya seperti suap hingga pemberian gratifikasi.
Di sektor barang/jasa misalnya, pemerintah meminimalisir korupsi dengan menjalankan sistem e-katalog yang dinilai lebih efektif dan efisien.
Masyarakat juga bisa mencegah korupsi dengan ikut memantaunya lewat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang harus di-update oleh penyelenggara negara setiap tahunnya.
Jika menemukan ketidaksesuaian kondisi di lapangan dan di LHKPN, masyarakat bisa langsung melakukan pelaporan, lengkap dengan bukti ke KPK.
“Harapannya, dengan menjalankan ketiga strategi ini secara simultan dan keluarga juga ikut berperan aktif dalam korupsi,” ungkap Wawan.
Sementara Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang turut hadir di lokasi menuturkan, tentang korupsi Pemda DKI tidak bisa bergerak sendiri.
“ Saya ingin menjaga integritas itu, dan ini merupakan komitmen dari DKI untuk menjalankannya,” katanya.
Dia mengatakan, Bimtek ini juga ditujukan supaya kita bisa bersama-sama menjaga integritas dan menanamkan budaya antikorupsi sejak dini.
Sejauh ini, untuk mendukung pemberantasan korupsi, DKI Jakarta sudah bekerja sama dengan KPK dalam penyuluh antikorups.
Disebutkannya, Duta Keluarga Berintegritas, Bimtek mengenai bahaya korupsi, hingga membuktikan komitmennya melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) yang mendapat nilai indikator 90,00% di tahun 2022.
Hadirjyga pada Bimtek bertajuk Mewujudkan Keluarga Berintegritas melalui Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi itersebut Gubernur DKI Jakarta Periode 1997-2007 Sutiyoso.
Gubernur DKI Jakarta Periode 2007-2012 Fauzi Bowo, Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setiyono.
Termasuk pejabat di lingkungan DKI Jakarta, serta peserta Bimtek yang terdiri dari 65 komisaris BUMD, dan 54 direksi yang didampingi pasangannya.
Nantinya bimtek ini akan terus digelar di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sebanyak sembilan kali dengan peserta yang meliputi pejabat eselon 3 hingga pejabat di lingkungan dinas kesehatan.***