leonews.co.id
Headline Hukum

Mantan Kades Cikupa dan Anak Buahnya Ditangkap Polisi

Share this article

TANGERANG (leonews.co.id) : Kepolisian resort (Polres) Tangerang Kota menangkap empat orang mantan pegawai desa Kabupaten Tangerang, masing berinisial AM (55), SH (41), MI (50) dan MSE (34). Keempatnya terlibat dalam kasus pidana korupsi (Tipikor) ) program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Cikupa.

Kapolresta Tangerang Kombes Pol Raden Romdhon Natakusuma menagatakan, mereka terlibat dalam tindak pidana korupsi yaitu melakukan pungutan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan pada program PTSL, “Yang pertama AM selaku mantan Kades, kemudian SH mantan Sekdes, MI selaku mantan Kaur perencanaan,” katanya Rabu  6 Juni 2022.

Menurut Romdhon, kasus ini telah dilakukan penyidikan sejak Januari 2022. Dalam kasus ini, sebanyak 1.316 saksi dan juga sebagai korban telah diperiksa.

“Dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2021 korban berjumlah 1.316 orang, dengan total kerugian kurang lebih Rp2 miliar. Satu orang korban bervariasi untuk memberikan ke pelaku,” katanya.

Semuanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam aksinya, para tersangka, kata Romdhon,  mematok harga pungli terhadap para pemohon program PTSL. Menurutnya harga yang dipatok para tersangka bervariasi  dari Rp500.000 hingga jutaan rupiah.

“Untuk luas tanah 50 meter dengan surat-surat lengkap dikenakan biaya Rp500.000. Untuk luas tanah lebih dari 50 meter dengan surat tidak lengkap dikenakan biaya Rp1 juta, sedangkan untuk luas tanah di atas 100 meter dengan surat tidak lengkap dikenakan biaya Rp1,5 juta,” katanya.

Romdhon menjelaskan, modus dari para pelaku terkait tindak pidana korupsi dengan memungut biaya di luar dari ketentuan yang berlaku.

“Artinya pelaku menambahkan biaya kepengurusan yang telah ditetapkan dari peraturan perundang-undangan,”  kata Kapolres.

Peran mereka dalam melakukan aksinya berbeda-beda. Yang berinisial AM berperan memerintahkan jajarannya untuk melakukan pungutan terhadap pemohon PTSL di Desa Cikupa dengan menetapkan tarif sendiri.

“Sedangkan untuk tiga pelaku lainnya SH, MI, dan MSE berperan sebagai mengumpulkan data dan menyosialisasikan adanya biaya untuk program PTSL,” jelasnya.

Hasil yang diperoleh dari pungutan tersebut, lanjutnya, digunaka oleh AM untu membiayai pencalonannya kembali sebagai Kepala Desa tahun 2021.

Pihak kepolisian telah menyita uang sebanyak  Rp100 juta yang diduga hasil kejahatan program PTSL yang mereka lakukan.

Editor : Wisnu Bangun


Share this article

Related posts