leonews.co.id
Berita Pilihan Hukum

Dadang Handayani SH :  Penggelapan Pajak Kelapa Dua, Sepertinya Kajati Akan Menambah Tersangka Baru

Share this article

LEONEWS.CO.ID – Kasus penggelapan pajak kendaraan bermotor bernilai hampir enam miliar rupiah,  di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap  (Samsat),  Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, terus menjadi perhatian publik selama du pekan terakhir.  Terlebih setelah pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, berhasil meringkus empat orang pelaku, kurang dari sepekan setelah media massa memberitakannnya secara berturut-turut.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh tim penyidik di Kejati Banten, tidak saja mendapat apresiasi dari berbagai elemen masyarakat,  tapi juga secara khusus dari praktisi hukum Banten,  Dadang Handayani.  “Siapa –pun kita,  sebagai masyarakat Banten perlu memberikan apresiasi atas kerja sigap,  yang dilakukan oleh pihak Kejati Banten dalam kasus ini,” tegasnya.

Menurut Dadang, kalau saja Kejati Banten lambat meresfon pemberitaan di media massa dalam kasus itu,  maka kasus yang merugikan keuangan Negara tersebut, hanya akan menjadi kenang-kenangan.   “Saya berharap, pihak Kejati Banten, tidak hanya berhenti di empat orang yang sudah ditangkap.  Tapi juga  berhasil mengungkap actor lain dalam   kasus ini,” tegasnya.

Dari pemberitaan,  tutur Dadang, bahwa mereka telah melakukan pembobolan pajak tersebut sudah berlangsung selama sembilan bulan, sampai akhirnya terungkap di media massa dan ditangkap oleh pihak kejaksaan.  “Ini artinya tindakan kejahatan secara masiv sudah dilakukan  cukup lama dan lolos dari pantauan pengawas internal.  Atau jangan-jangan seseorang yang ditugasi dilembaga itu justru menjadi bagian dalam melakukan kejahatan tersebut,” kata mantan redaktur salah satu surat kabar ini.

Ketua penyelenggara Muscab III  Peradi DPC Serang ini berharap, semoga pihak Kejati Banten dapat menuntaskan kasus tersebut, secara proporsional sesuai dengan etika hukum yang berlaku.  “Soal kemungkinan Kepala Samsat Kelapa Dua, Bayu Budi Prianoto terlibat dalam kasus itu,  tentu pihak penyidik sudah sangat faham dalam menentukannya. Atau paling tidak  pimpinan yang memiliki fungsi control, telah  lalai dalam melakukan pengawasan, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara,” tuturnya.

Tentang keterlibatan Kepala Bapenda Banten, Opar Sohari dalam kasus penggelapan pajak tersebut, kata Dadang, “Secara langsung sih, sepertinya enggak, namun sepertinya pihak Kejati Banten akan menambah tersangka baru, ” tegasnya.

Hanya  lanjut Dadang,  sejumlah keterangan Opar Sohari dihadapah Ketua DPRD Banten Andra Sony yang terekspos di media massa, ada yang mancla-mencle. Umpamanya tentang jumlah uang yang dikembalikan.

Sebelumnya Opar mengaku bahwa uang yang dikembalikan jumlahnya Rp 6,2 miliar. Namun belakangan dianulir, menjadi Rp 5,9 miliar.  Nach….hal-hal seperti ini, akan menjadi kejaran penyidik,  untuk melakukan pendalaman dalam kasus itu.  “Saya menduga aka nada tersangka baru dalam kasus ini, “ tutur Dadang.

Menurutnya, penyidik juga  tidak sekedar bertanya soal jumlah uang yang dikembalikan. Tapi juga akan menanyakan dalam kapasitas apa, saudara Opar menerima pengembalian uang dari hasil tindak kejaahatan tersebut,” kata Dadang mengakhiri.

Untuk diketahui, sebelumnya empat pelaku pembobol pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang ditangkap oleh Kejaksaan Tinggi Banten, Jumat 22 April 2022. Keempatnya masing-masing  Kasi Penagihan dan Penyetoran pada UPTD Kelapa Dua Zulfikar, Petugas Bagian Penetapan Ahmad Prio, Tenaga honorer bagian kasir Muhamad Bagja Ilham dan Budiono pembuat aplikasi Samsat.

Modus yang digunakan dalam membobol uang Negara melalui pajak kendaraan, yakni dengan cara merubah kewajiban penyetoran pajak ke kas daerah,  dari yang seharusnya membayar pajak kendaraan baru sebesar 12 persen, menjadi kendaraan bekas dengan hanya membayar pajak satu persen dari nilai kendaraan.

Pertemuan pertama dilakukan  April 2021, yang dilanjutkan dengan pertemuan susulan pada Juni 2021. Pada Juni 2021, Zulfikar memerintahkan tersangka Muhamad Bagja Ilham untuk memilah pajak kendaraan baru (BBN I) untuk dimanipulasi datanya menjadi mobil bekas (BBN II).

“Untuk melakukan aksinya maka tersangka Muhamad Bagja Ilham,  memilih semua berkas pendaftaran pajak mobil baru, setelah berkas dipilih maka tersangka Muhamad Bagja Ilham,  dengan membawa kertas penetapan yang telah dikeluarkan oleh tersangka Ahmad Prio, mendatangi Biro Jasa untuk meminta uang secara tunai sesuai kertas penetapan pajak,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Leonard Eben Ezer di kantor Kejati Banten, Jumat (22/4/2022).

Kemudian tersangka Ahmad Prio membayarkannya ke Bank Banten. Setelah dibayarkan, tersangka Muhamad Bagja Ilham mengirimkan data pembayaran ke tersangka Budiono, ke  kantor UPTD Samsat Kelapa Dua. “Tersangka B yang telah mengetahui password dan VPN untuk melakukan perubahan secara sistem, penetapan yang tadinya BBN I menjadi BBN II,” kata Leonard Eben Ezer .

Penulis : Ilaika Kahar

Editor      : Wisnu Bangun

 


Share this article

Related posts