Leonews.co.id – Dunia lapangan kerja terus menjadi masalah nasional dari tahun ke tahun. Hal ini antara lain, terjadi akibat tidak seimbangnya ketersediaan perusahaan industry dengan usia kerja yang terus bertambah di tanah air.
Selain itu, dunia pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat harus dibayar sangat mahal, juga dituding sebagai pemicu membengkaknya jumlah pengangguran.
Hal ini disebabkan, pihak penyelenggara pendidikan juga gagal menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap pakai di dunia kerja. Atau setidaknya bisa menciptakan lapangan kerja sendiri.
Berkaitan dengan kualitas siswa, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Hudaya Latuconsina mengatakan, setiap guru di semua tingkatan sekolah harus bertanggung jawab atas kualitas seluruh anak didiknya.
Jangan sampai di suatu saat nanti, para guru dituding oleh setiap wali murid — sebagai orang yang berbuat salah karena tak bisa membentuk anaknya yang siap pakai di dunia kerja.
Hudaya yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) ini menyebutkan, setiap wali murid yang menitipkan setiap anaknya di sekolah dengan biaya yang sangat mahal dan memakan waktu lama dinilainya cukup sabar.
Hal ini kata Hudaya, karena belum ada para wali murid, yang menggugat pihak penyelenggara pendidikan– karena anaknya gagal masuk di dunia kerja.
Hudaya juga menekankan kepada pihak sekolah tidak boleh hanya merasa bangga, karena sejumlah murid di sekolah tertentu berhasil memasuki perguruan tinggi terkenal. Hal ini karena, tidak semua murid sekolah memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi — atas petimbangan biaya.
Di sisi lain, sektor pertanian yang diharapkan akan menjadi solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran, tak menjadi ketertarikan bagi kaum milenial. Pandangan masyarakat terutama kaum muda kebanyakan — terhadap dunia pertanian sangat buruk.
Dunia pertanian masih dinilai tak menjanjikan sebagai penunjang ekonomi keluarga.
Dunia pertanian masih dianggap sebagai usaha kumuh yang tak memiliki harapan.
Biaya produksi pertanian terutama ketersediaan pupuk nasional serta tak seimbangnya harga dengan hasil pruduksi juga dinilai sebagai pemicu enggannya kaum milenial menggeluti usaha tersebut.
Dalam hal ketersediaan dan harga pupuk ini, sebagian besar petani di tanah air sangat berharap pemerintah dapat melakukan wewenangnya agar masyarakat petani dapat mengurangi biaya produksi yang semakin sulit dijangkau.
Dengan demikian semangat kaum muda untuk menggeluti usaha pertanian akan menjadi pilihan untuk masuk di dunia yang terlanjur memiliki image usaha masyarakat paling bawah ini.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2020, rata-rata upah pekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya sebesar Rp 1,92 juta per bulannya, terendah dari 17 sektor yang lainnya.
Rata-rata upah pekerja tertinggi berasal dari sektor pertambangan dan penggalian, yakni sebesar Rp 4,48 juta per bulan.
Dalam hitungan yang belum dipotong biaya produksi hingga masa panen, nilainya sebesar Rp 18.5 juta per hektare per musim. Sedangkan, ongkos produksinya mencapai Rp 13,6 juta.
Dengan rincian itu, maka pendapatan yang diterima petani padi setiap satu hektare sawah per bulannya hanya sekitar Rp 1,25 juta, bahkan bisa kurang dari jumlah itu, karena rata-rata petani padi di Indonesia hanya menguasai lahan seluas 0,66 hektare.
Memang pada tahun 2018 pernah ada peningkatan jumlah rumah tangga menjadi petani sebesar 6,1 persen menjadi 27,7 juta dibandingkan pada 2013. Namun dilihat dari proporsi umur makin sedikit kelompok usia muda yang menjadi petani.
Kenaikan jumlah rumah tangga pertanian pada 2018, hanya terjadi pada petani berusia di atas 45 tahun. Bahkan kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok usia di atas 65 tahun sebesar 24 persen menjadi 4,1 juta rumah tangga.
Data Bank Dunia pada tahun 2019 yang dikutip oleh “Aku Petani Indonesia” menyebutkan, bahwa proporsi penduduk yang bekerja sebagai petani menyusut tinggal 28,5 persen pada 2019.
Padahal tiga dekade sebelumnya jumlahnya mencapai 55,5 persen dari total angkatan kerja.
Sementara di sektor lain, justru meningkat. Hal ini digambarkan oleh Bank Dunia, naik dari 15,2 persen pada 1991 menjadi 22,36 persen pada tahun 2019.
Sedangkan di sector jasa, yang sebelumnya hanya 29,3 persen justru naik menjadi 49,1 persen.
Menurut Co-Founder “Aku Petani Indonesia” Iftikar Sumalaksana Ekafitroh, regenerasi Petani di Indonesia harus segera dilakukan. Hal ini, agar tanah subur Indonesia tak menjadi pembuangan sampah sisa import produk pertanian dari luar Negara.
Alumni Universitas Gajah Mada (UGM) Jurusan Agroindustri angkatan 2013 ini, juga menegaskan, pemuda harus menghilangkan kesan, bahwa usaha pertanian sebagai usaha yang kumuh dan tidak menjanjikan.
Oleh : Wisnu Bangun