leonews.co.id
Headline

Tentang Pengunduran Diri Sekda Banten, Dilatari Suatu Masalah

Sekada Banten AlMuktabar (foto bantenhits.com)
Share this article

SERANG (leonews.co.id) – Sebenarnya tentang pengunduran diri pejabat strategis di pemerintahan merupakan hal yang biasa terjadi. Di Jepang umpamanya, tentang penjabat tak menyelesaikan masa tugasnya merupakan  hal umum dilakukan bila merasa gagal memenuhi amanahnya sebagai pejabat publik.

Di China, pada pertengahan Agustus 2017  Menteri Ekonomi Taiwan, Lee Chih-kung mengundurkan diri karena merasa bersalah. Pengunduran diri yang bersangkutan diikuti oleh pemimpin perusahaan pemasok gas di Taiwan CPC Corp, Chen Chin-te dalam waktu yang hampir bersamaan.

Keduanya dikabarkan mengaku bersalah atas padamnya aliran listrik secara massal akibat tak berfungsinya enam generator pusat pembangkit listrik tenaga gas alam di Taoyuan. Peristiwa ini, mengakibatkan kerugian sekitar $2,89 juta atau Rp37,5 miliar.

Namun agak berbeda bila peristiwa ini dikaitkan dengan pengunduran diri Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Al Muktabar, 24 Agustus lalu. Karena surat pengunduran dirinya dengan alas-an untuk kembali berkarier di kantor sebelumnya (Kemendagri-Red) maka menjadi spekulasi banyak pihak.

Dugaan konflik pribadi antara Gubernur Banten Wahidin Halim dengan  Al Muktabar  yang terus beredar di kalangan masyarakat – dibantah oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Komarudin, setiap kali dikonfirmasi oleh wartawan. Komarudin menyebutkan,   hal itu, terjadi karena pilihan pribadi yang bersangkutan.

Namun Dosen Ilmu Politik Untirta Gandung Ismanto berpendapat lain. Menurutnya, pengunduran diri seorang pejabat setingkat Sekda pasti mengindikasikan sesuatu.

Dia menyebutkan, tidak mungkin pengunduran diri Sekda Banten Al Muktabar tersebut,  tidak dilatari oleh suatu masalah.  “Karena jabatan sekda itu adalah jabatan tinggi, jabatan elit, maka pastilah masalah itu terkait elit di sekelilingnya, ya kalau bukan dengan Gubernur, ya pasti dengan wakil gubernur, atau mungkin dengan keduanya,” tutur Gandung.

Bila hanya karena ingin berkarir kembali di Kemendagri, tutur Gandung,  itu hanya alasan simplifikasi untuk menutupi masalah sebenarnya. Karena kalau itu alasannya, kan sejak awal beliau sudah berkarir di Kemendagri.

“Lalu, ngapain “bersusah payah” mengadu peruntungan menjadi Sekda di Banten dengan misi melakukan sejumlah perubahan,” tegasnya.

Namun dalam perjalannya, menurut Gandung dalam melaksanakan misinya terlalu banyak hambatan dan intervensi. “ Inilah yang menurut Saya,  menjadi alasan pengunduran dirinya. Banten yang pernah berada pada episode gelap dengan mengguritanya KKN pada rejim sebelumnya, tentu tak mudah untuk ditaklukkan oleh figur Sekda seperti beliau, yang meski memiliki kapasitas dan integritas, namun sebagai outsider tentu sangat banyak menghadapi resistensi secara internal,” tutur Gandung..

Ditambah problem tarik menarik kepentingan elit. Karena bagaimanapun Sekda harus mendengar dan melayani kepentingan gubernur dan wakil gubernur yang konon kerap kali berbeda selera, arah dan kepentingan.

Belum lagi blok kepentingan para politisi di DPRD, serta blok-blok kepentingan elit birokrat di lingkungan pemerintahan yang kerap gerah dengan gagasan dan kebijakan Sekda yang sangat reformis dan progresif.

Gandung menyebutkan,  gagasan dan semangat Al Muktabar, melakukan debirokrasi dan debirokratisasi di lingkungan Pemprov Banten, mendapat resistensi luar biasa dari kalangan elit birokrat maupun politisi. Padahal inilah salah satu sumber pemborosan luar biasa selama ini.

Dia menyebutkan, anggaran pemprov yang besar hanya berhasil mensejahterakan pejabatnya yang sibuk dengan urusannya sendiri sebagai kabupaten/kota ke-9. “Hal ini, tanpa peduli dengan kabupaten/kota yang dibelit masalah klasik yang tak pernah usai karena keterbatasan anggaran yang dimilikinya,” tutur Gandung.

Sementara di lingkungan wartawan beredar isu, bahwa persoalan pengunduran diri Al Muktabar sebagai Sekda, memang diciptakan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim. Hal ini dilakukan  – sebagai “greng”, politik menghadapi akhir jabatannya yang tinggal satu setengah tahun lagi.

Politik konflik diciptakan mantan Walikota Tangerang ini, bukan satu kali dilakukan selama dia, menjabat. “Dulu pernah terjadi terhadap mantan anggota DPRD Banten dari Partai Demokrat Media Warman, yang di usir. Namun  belakangan diambil lagi dan ditempatkan sebagai komisaris Bank Banten,”  kata wartawan senior Adham Adhari, dalam suatu kesempatan.

Menurut Adham, Wahidin merupakan politik ulung. Dicontohkannya tentang tidak harmonisnya hubungan mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah (Ibu kandung Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumi-Red) dengan Wahidin Halim. “Tapi faktanya sekarang, justru anaknya bu Atut jadi wakilnya,” tutur Adham. (Dina Kristiana)

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Share this article

Related posts