JAKARTA (leonews.co.id) – Koalisi masyarakat YLBHI, KontraS, dan BEM SI, menggerebek Rapat Panitia Kerja (Panja) revisi Undang-Undang (UU) TNI yang diselenggarakan di Hotel bintang lima Fairmont, Jakarta, Sabtu 15 Mart 2025.
Mereka menuding bahwa rapat di hotel mewah tersebut, sebagai bentuk pemborosan anggaran negara.
” Kami memandang langkah ini sebagai bentuk rendahnya komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan regulasi,” demikian pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil yang diterima pada Sabtu 15 Maret 2025 malam.
Koalisi ini menyerukan, di tengah sorotan publik terhadap revisi Undang-Undang TNI, Pemerintah dan DPR justru memilih membahas RUU ini secara tertutup di hotel mewah pada akhir pekan.
Terlebih, saat ini pemerintah sedang fokus dengan kebijakan efisiensi yang justru memangkas sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan.
“Pemerintah Indonesia seperti tidak memiliki rasa malu dan hanya ‘omon-omon’ belaka di tengah upaya efisiensi anggaran, serta mendorong penghematan belanja negara, bahkan mengurangi alokasi dana untuk sektor-sektor penting,” jelasnya.
Mereka menilai rapat yang diselenggarakan di hotel mewah secara tertutup tersebut, berbanding terbalik dengan kebijakan efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Indra Iskandar beralasan, bahwa rapat tersebut sudah sesuai dengan Tata Tertib (Tatib) DPR.
Dia menyebutkan bahwa Pasal 254 dalam tatib itu mengatakan, bahwa penyelenggaraan rapat dengan urgensi tinggi di luar gedung parlemen dan atas seizin pimpinan DPR sangat memungkinkan.
“Ya jadi kita bicara aturan dulu gitu ya, aturan berkaitan dengan rapat-rapat dengan urgenitas tinggi itu dimungkinkan untuk tidak di Gedung DPR,” kata Indra menegaskan Sabtu 15 Mart 2025.
Menurutnya, pemilihan Hotel Fairmont dilakukan setelah pihak sekretariat menjajaki beberapa hotel.
Dari lima hingga enam hotel yang dipertimbangkan, hanya Fairmont yang tersedia dan memenuhi kebutuhan teknis Panja revisi UU TNI.
“Nah teman-teman sekretariat itu memang menjajaki beberapa hotel, ada 5-6 hotel ya, tetapi yang available itu satu ya, pertimbangannya yang available dengan format Panja RUU ini,” ujar Indra.
Selain itu kata Indra, bahwa Fairmont memiliki kerja sama dengan DPR melalui government rate, sehingga biayanya tetap sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku.
“Yang kedua adalah hotel yang punya kerja sama government rate dengan kita yang harganya terjangkau dengan SBM kita,” tuturnya.
Dia menambahkan, Panja revisi UU TNI bersifat maraton dan berlangsung hingga dini hari, sehingga membutuhkan lokasi dengan fasilitas istirahat yang memadai.
“Karena ini sifatnya maraton dan simultan dengan urgenitas tinggi, memang harus dilakukan di tempat yang ada tempat istirahat,” ungkap Indra.
Pada rapat panja pada hari pertama setidaknya sudah membuahkan hasil sekitar 40 persen dari total diantaranya, 92 daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait RUU TNI.
Pada hari kedua, Sabtu (15/5/2025), rapat dimulai dari 10.00 WIB. Dalam serangkaian rapat itu, menurut anggota Komisi I DPR RI fraksi PDIP, TB Hasanuddin bahwa akan ada penambahan Kementerian atau Lembaga (K/L) yang bisa dijabat oleh prajurit TNI aktif disepakati menjadi 16 institusi.
Selain itu, rapat panja juga telah menyepakati tugas operasi militer non-perang TNI bertambah tiga, mulai dari narkoba hingga pertahanan siber.
“Pada intinya, terdapat tiga klaster pada pembahasan rapat panja RUU TNI, di antaranya kedudukan Kemhan dan TNI, lingkup jabatan instansi yang boleh dijabat prajurit aktif hingga relevansi usia pension,” katanya. (Red01.Wisnu)