leonews.co.id
Berita Pilihan

Penyerahan Sertifikat Pendaftaran PTSL

Cilegon, (leonews.co.id) – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cilegon menggelar acara Penyerahan Sertifikat Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL) yang bertempat di The Royale Krakatau Hotel, Jumat (26/06).

Wali Kota Cilegon, Edi Ariadi beserta Wakil Wali Kota Cilegon, Ratu Ati Marliati melakukan penyerahan sertifikat kegiatan PTSL secara simbolis kepada pihak dan instansi terkait.

Pada tahun 2020 Kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional menargetkan sebanyak 10 juta bidang tanah di seluruh indonesia, sementara itu untuk Kota Cilegon mendapatkan target sebanyak 5000 sertifikat hak atas tanah yang tersebar di 8 kecamatan dan 43 kelurahan di kota cilegon. Hal itu di sampaikan oleh kepala BPN Kota Cilegon Shamy Ardian.

Lebih lanjut, Shamy menyampaikan jika dari target 5000 sertifikat sudah 322 yang di bagikan pada gelombang pertama.

“Dari target 5000 ini kalo berkas sudah tercatat sebanyak 4800 yang sudah di input ke sistem, jadi memang yang sudah di sebarkan sebanyak 322 di gelombang pertama, insya allah hari ini akan di serahkan sebanyak 867 yang tersebar di 7 kecamatan 21 Kelurahan ” Ungkapnya dalam sambutan.

Sementara itu, Edi Ariadi berharap semua bidang tanah yang terdapat di wilayah Kota Cilegon dapat terpetakan baik dari aspek yuridis maupun fisik.

“Saya berharap dengan adanya program pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL) ini semua bidang tanah yang ada di wilayah Kota Cilegon dapat terpetakan baik dari aspek yuridis maupun fisik termasuk tanah tanah asset milik Pemerintah Kota Cilegon,” Tuturnya.

Lebih lanjut, Edi juga menginginkan jika kantor pertanahan kota cilegon bisa bekerja sama dengan badan pertanahan nasional (BPN) dalam memadukan peta nomor objek pajak (NOP) dan peta nomor indentifikasi bidang (NIB).

“Semoga kedepannya kantor pertanahan Kota Cilegon bisa bekerjasama dengan BPN terutama dalan memaduka NOP dan NIB sehingga nantinya ada keterpaduan antara Pemerintah Kota Cilegon dengan BPN untuk menekan jumlah konflik pertanahan yang sering terjadi, ” jelasnya. (Diskominfo)

Related posts