SERANG (leonews.co.id) – Pemprov Banten masuk dalam urutan ketiga terbaik Nasional, setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, tentang pencegahan korupsi di tahun 2020. Penilaian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, terpasang di dashboard yang berisi tentang informasi progress tindak lanjut rencana aksi pencegahan korupsi di tingkat nasional.
Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy saat membacakan Pidato Jawaban Gubernur Banten atas Tanggapan Fraksi-fraksi DPRD Banten terhadap Nota Pengantar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019, di ruang rapat paripurna DPRD Banten, Jum’at (26/6/2020).
Andika menjelaskan, dari 34 provinsi, Banten masuk dalam urutan ketiga terbaik dengan bobot 82%. Dalam Rapat Paripurna itu, Andika mewakili Gubernur Banten Wahidin Halim didampingi Sekretaris Daerah Pemprov Banten Al Muktabar.
Rapat paripurna yang tetap menerapkan protokol kesehatan tersebut, dipimpin Ketua DPRD Banten Andra Soni.
Menjawab tanggapan sejumlah fraksi DPRD sebelumnya yang mempertanyakan pengelolaan aset Pemprov Banten. “ Pencapaian tematik dalam bidang manajemen aset daerah sampai akhir tahun 2019, Pemprov Banten memiliki total tanah 1.022 bidang, dengan rincian telah bersertifikat sejumlah 263 bidang, belum bersertifikat sejumlah 759 bidang, sehingga aset yang telah bersertifikat 25,73%,” kata Andika.
Dia menjelaskan, bahwa upaya yang telah dilakukan Pemprov Banten dalam rangka percepatan pensertifikatan dan penyelesaian aset bermasalah diantaranya adalah melakukan nota kesepahaman dengan Kanwil BPN Banten.
Terkait inventarisasi aset ini, ujar Wagub, Pemprov Banten juga telah melakukan pendaftaran tanah melalui program PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap), serta melakukan nota kesepahaman dengan Kejati Banten tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara dan membuat SKK (surat kuasa khusus). (Addin)