BANTEN (leonews.co.id) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, habis-habisan dirujak nitizen setelah pernyataanya yang sangat kontroversial,
Pernyataan tersebut disampaikan jendral bintang tiga, sekaligus mantan Panglima Komando Daerah Militer V Brawijaya ini, terkait bencana banjir hingga tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera dua pekan terakhir.
Menurut Suharyanto, bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah di Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Aceh tidak termasuk bencana nasional.
Suharyanto menyebut, bahwa banjir dan longsor di Sumatera saat ini hanya berstatus bencana daerah tingkat provinsi, dan bukan bencana nasional.
Karena menurutnya, skala korban dan akses belum mencapai tingkat bencana nasional seperti tsunami di Aceh yang terjadi pada 2004 dan COVID-di tahun 2019.
Kendati demikian, kata Suharyanto, dirinya tetap menyampaikan maaf atas pernyataan awalnya yang dianggap meremehkan tersebut.
“Saya tidak mengira saat meninjau lokasi di Tapanuli Selatan, dan besarnya dampak bencana tersebut,” katanya.
Suharyanto menegaskan bahwa bencana banjir dan longsor di Sumatra Barat, dan Aceh tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, melainkan bencana daerah tingkat provinsi.
Dia juga menjelaskan, bahwa hanya dua peristiwa yang pernah ditetapkan sebagai bencana nasional, yaitu tsunami Aceh 2004 dan pandemi COVID-19.
Untuk itu Dia meminta public agar membandingkan skala korban dan akses dengan dua kejadian tersebut.
Suharyanto juga menyampaikan permintaan maaf kepada Bupati Tapanuli Selatan, karena awalnya menilai bencana tersebut tidak terlalu mengkhawatirkan.
Namun saat melihat langsung ia terkejut dengan besarnya dampak yang terjadi, khususnya di Tapanuli Selatan.
Diakuinya ada perbedaan antara kesan awal yang terlihat di media sosial dengan kenyataan di lapangan.
Suharyanto juga menyampaikan, bahwa perkembangan penanganan setelah dilakukan peninjauan fokus penanganan serius hanya berada di Tapanuli Tengah karena daerah lain relatif lebih terkendali.
Meskipun berstatus bencana daerah, kata Suharyanto, Pemerintah Pusat tetap memberikan dukungan penuh melalui BNPB, TNI, Polri, dan kementerian terkait lainnya, termasuk bantuan Presiden dan pengerahan alutsista besar-besaran.
Berkaitan dengan peristiwa penjarahan bahan makanan yang terjadi di salah satu super market di Sibolga, Sumatra Utara Suharyanto menjelaskan, hal itu terjadi akibat khawatir dan kelangkaan bahan makanan. “Bukan penjarahan murni,” tuturnya.
Banjir, dan Tanah Longsor di Sumatra
Jumlah korban tewas dan hilang akibat banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh terus bertambah.Bencana yang menghantam wilayah tiga provinsi di Sumatra selama hampir dua pekan terakhir pada November 2025 ini, memaksa setidaknya 1 juta orang mengungsi ke daerah yang dianggap aman.
Data Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Sumatera Tahun 2025, hari ini, Selasa 2 Desember 2025 pukul 15.21 WIB yang dirilis oleh CNBC menyebutkan, sebanyak 3,3 juta orang penduduk di 50 kabupaten/ kota terkena dampak bencana tersebut.
Disebutkan, bahwa bencana ini mengakibatkan sekitar 3.500 unit rumah mengalami rusak berat, 2.000-an unit rusak sedang, dan sekitar 3.500 unit rumah rusak ringan. Selain itu, ada 322 unit fasilitas pendidikan yang rusak dan 277 jembatan rusak.
CNBC juga menyampaikan sebanyak 631 orang tewas akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.
Di saat bersamaan tulis CNBC, jumlah warga yang dilaporkan hilang terus berkurang. Saat ini terkonfirmasi 472 warga masih dinyatakan hilang.
Sementara itu, ada sekitar 2.600 orang warga di 3 provinsi ini yang terluka akibat banjir bandang dan tanah longsor. (Red01/***)