SERANG (leonews.co.id) – Pemerintah Provinsi Banten melakukan pendekatan dan kolaborasi lintas sektor serta program inovasi guna penurunan stunting hingga tahun 2024.
Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Banten Virgojanti, pada acara Evaluasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Banten Tahun 2023, di Serang, Selasa 10 Oktober 2023.
Dia menyebut, bahwa angka prevalensi stunting di Provinsi Banten mengalami penurunan sebesar 4,5 persen di tahun 2022.
Menurut Virgo, sebelumnya angka stunting di Banten sempat 24,5 persen, namun turun menjadi 20 persen pada tahun itu.
Virgo mengatakan, Pemprov Banten telah melakukan berbagai upaya agar capaian target Nasional yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebesar 14 persen di tahun 2024 dapat terlaksana.
Dikatakannya, Pemerintah Provinsi Banten juga membuat program yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Banten dan Kabupaten, Kota hingga tingkat Desa/Kelurahan.
Dia menyebut, dukungan anggaran terhadap upaya yang dilakukan itu mencapai Rp739 miliar lebih.
Seluruh dana tersebut, diantaranya berasal dari 20 OPD, dukungan anggaran dari APBD Kabupaten/Kota, APBN, CSR, DAK fisik dan DAK non fisik.
Melalui aplikasi e-dasawisma, kata Virgo, data anak stunting per Februari 2023 dari angka 29.794, jumlah anak yang sudah pulih sebanyak 18.152.
“Sehingga jumlah anak stunting yang masih dalam penanganan sebanyak 11.642 anak,” tuturnya.
Aplikasi e-dasawisma, merupakan salah satu inovasi yang telah diluncurkan oleh TP PKK Provinsi Banten
Disebutkannya, bahwa penanganan intervensi spesifik yang sudah mencapai target adalah indikator tablet tambah darah bagi remaja putri dan Balita Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) tertinggi pertama se-Indonesia pemberian makanan pendamping ASI.
Kemudian ada juga yang masih dalam proses seperti skrining anemia, PMT Bumil KEK, PMT gizi kurang.
Virgo mengakui, bahwa keluarga berisiko stunting di Provinsi Banten pada tahun 2022 mencapai 532.580 keluarga.
Dia juga mengakui bahwa masih ada indikator yang belum memenuhi target, seperti calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah dan target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas.
“Hal ini perlu menjadi catatan serius untuk mendukung pemenuhan target yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Sementara Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Yb.
Satya Sananugraha menyebut, sudah melakukan roadshow ke 33 Provinsi, 393 Kabupaten/Kota secara daring bersama 19 Kementerian dan Lembaga untuk berdiskusi.
Ini bertujuan untuk mendapatkan masukan tentang kendala dan masalah apa yang bisa “Pemerintah Pusat” bantu.
“Provinsi Banten ini penurunan stuntingnya sangat tinggi. Itu cukup berhasil. Makanya beberapa waktu lalu mendapatkan bantuan dana insentif fiskal dari Bapak Wapres,” katanya.
Satya mengatakan, jumlah penduduk yang Besar, di Provinsi Banten menjadi salah satu daerah prioritas yang dibantu.
“Kita harapkan dengan kegiatan ini percepatan penurunan stunting di Banten bisa kembali cepat ditekan, sehingga Banten bisa menjadi contoh untuk percepatan penurunan stunting,” tegasnya. (Red 01)