Leonews.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membagikan 15 kiat pencegahan korupsi di ASEAN Parties Againts Corruption (ASEAN-PAC) 2023 di Jakarta.
“Aksi-aksi tersebut berfokus pada perizinan dan Tata Niaga; Keuangan Negara, Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi,” kata juru bicara KPK, Ali Fikri yang dikutip leonews.co.id Rabu 1 Juni 2023.
Dalam acara tersebut, Koordinator Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Niken Ariati menjelaskan ke-15 aksi tersebut, dilaksanakan oleh 62 Kementerian/Lembaga.
Hal ini berada di 68 kota di 34 provinsi di seluruh wilayah Indonesia.
Menurutnya aksi ini akan memperjelas arah kebijakan mengenai aksi pencegahan korupsi pada sektor-sektor tertentu.
Dia menyebutkan, karakter dan pendekatan yang dilakukan selalu berkolaborasi bersama kementerian/Lembaga.
“Upaya yang dilakukan yakni memberikan program berdampak dan berkelanjutan,” kata Niken dalam Capacity Building Whorkshop ASEAN-PAC bertajuk National Framework and Initiatives to Promote Transparency and Accountability of Public Service” di Ballroom Mandarin Oriental Hotel, Jakarta, Rabu 31 Mey 2023.
Dia mencontohkan salah satu aksi pencegahan korupsi yang saat ini dilakukan adalah reformasi tata kelola di pelabuhan.
Stranas PK menilai terdapat beberapa persoalan di Pelabuhan, yakni Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), tumpang tindih regulasi.
Implementasi National Logistics Ecosystem (NLE), penerapan sistem layanan dan perbaikan birokrasi penyedia layanan kepelabuhan.
Dari permasalahan tersebut kata Niken, tim lantas menyusun strategi untuk melakukan penguatan dan penerapan kebijakan standar layanan pelabuhan digitalisasi layanan.
Ini bertujuan untuk percepatan layanan dan penguatan pengawasan, penguatan kelembagaan dengan pendekatan right sizing, dan perbaikan tata kelola perdagangan antar pulau.
“Implementasi eksosistem logistik nasional tersebut, melahirkan delapan modul digitalisasi di 46 pelabuhan utama di Indonesia yakni 14 pelabuhan pada 2020-2022. Sementara 32 pelabuhan lainnya ditargetkan pada 2023-2024,” ujarnya.
Pada tahun ini, ruang lingkup digitalisasi dan integrasi di pelabuhan akan mencakup 260 pelabuhan, 6 bandara, 462 perusahaan pelabauhan, 1.200 pelabuhan khusus, 203 pusat logistik berikat, dan 1.404 kawasan berikat.
Sementara itu, Deputy Director of Personnel and Training Anti-Corruption Unit (ACU) Kamboja, Phorn Sam On menjelaskan, lembaganya turut mendorong transparansi dan akuntabilitas pelayanan bagi masyarakat.
Strategi yang dilaksanakan ialah dengan melakukan percepatan reformasi tata kelola dan menjamin legitimasi kepercayaan public.
Menurutnya hal itu dilakukan melalui pembangunan institusi negara secara efisien, produktif, responsif, akuntabel dan transparan.
Selain itu lanjutnya, yakni memperkuat penyelenggaraan pemerintahan, penguatan pendidikan, pencegahan dan pemberantasan korupsi berdasarkan Strategi Nasional.
Pemberantasan Korupsi dan rencana aksi dalam kerangka tidak berani, tidak mampu, dan tidak mau melakukan Korupsi.
“Memperkuat efisiensi kerja, memperkuat dan memperluas keterbukaan informasi publik tentang pelayanan publik,” kata Phorn Sam On.
Selain itu lanjutnya, Kamboja juga mendorong pelaksanaan mekanisme penerimaan umpan balik dan penanganan pengaduan pengguna layanan public serta dan penggunaan sistem IT untuk mendukung implementasi.
Sedangkan Vivien Suerte-Cortez dari Opern Government Partnership, merekomendasikan para peserta ASEAN-PAC 2023, untuk membuat data pengadaan.
“Caranya dengan menghubungkan sektor utama pemerintah, dan mendorong pemerintah memperkuat peraturan yang mendasari berbagai jenis instrumen hukum,” katanya.
Workshop ini merupakan rangkaian dari kegiatan ASEAN-PAC yang diselenggarakan selama dua hari mulai dari 30 sampai dengan 31 Mei 2023.
Tahun ini Kamboja ditunjuk sebagai Keketuaan ASEAN-PAC 2023 dan menggandeng Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan acara.
Adapun tema yang diangkat adalah Anti-Corruption Education and Corruption Prevention Strategies on a National Scale.***