Leonews.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan Executive Briefing untuk para penyelenggara negara di semua Kementerian BUMN.
“Ini dilakukan KPK, setelah melakukan hal serupa di Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PUPR,” kata juru bicara KPK Ali Fikri, yang diterima Rabu 31 Mei 2023.
Kegiatan tersebut, katanya berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Rabu 31 Mei 2023 pukul 08.30 WIB.
Ali menyebutkan pembekalan itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak kepada para pejabat Kementerian BUMN Pahala Nugraha Mansury dan Kartika Wirjoatmodjo.
Ada juga Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Hattari; Deputi Bidang SDM, Teknologi dan Informasi Tedi Bharata.
Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Nawal Nely; dan Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Loto Srinaita Ginting beserta pasangan masing-masing.
Disebutkan Ali, dalam upaya pencegahan korupsi, salah satu pendekatan yang KPK dorong adalah melalui pendidikan.
Salah satunya adalah melalui Program PAKU Integritas.
Executive Briefing dan diklat pembangunan integritas yang merupakan dua kegiatan utama dalam program tersebut.
Ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan antikorupsi khusus bagi para penyelenggara negara di kementerian/lembaga.
“Harapannya, para penyelenggara negara sebagai abdi negara yang melayani masyarakat memiliki integritas yang mumpumi dan terhindar dari praktik korupsi,” katanya.
Menurut Ali, KPK mencatat sejumlah kasus korupsi yang melibatkan badan usaha milik negara yang merupakan perusahaan pelat merah.
Di antaranya suap terkait pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Korupsi ini, menyebabkan kerugian keuangan negara terkait dengan pembayaran komisi terhadap kegiatan fiktif agen PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero).
Ini terjadi dalam penutupan (closing) Asuransi Oil & Gas pada BP Migas-KKKS Tahun 2010 2012 dan Tahun 2012 sampai dengan 2014.
Kemudian lanjut Ali, korupsi terkait dengan pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Lalu lanjtnya ada juga korupsi pada pelaksanaan pembangunan Dermaga Bongkar pada Kasawan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2006 sampai dengan TA 2011 atas nama Terdakwa PT. NINDYA KARYA (persero), dan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut KPK juga akan memaparkan program-program pencegahan korupsi yang dapat diimplementasikan oleh Kementerian BUMN.
Ini terutama dengan berkaca pada hasil Survei Penilaian Integritas (SPI).
Kementerian BUMN meraih skor cukup tinggi pada pelaksanaan SPI 2022 yaitu 81,5 dari skor rata-rata nasional 71,94.
Skor ini turun dari sebelumnya di tahun 2021 meraih 83,3.
Namun demikian, masih terdapat kerentanan korupsi pada delapan area survey.
Potensi tersebut tuturnya, yaitu terkait tingkat keyakinan risiko kejadian suap dan gratifikasi.
Persepsi keberadaan trading in influence; risiko penyalahgunaan dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa.
Risiko konflik kepentingan dalam pengelolaan SDM, risiko penyalahgunaan fasilitas kantor, risiko penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas, risiko penyalahgunaan anggaran SPJ honor, serta risiko jual beli jabatan dalam promosi dan mutasi.
Dalam survei tersebut, KPK memetakan risiko dan potensi korupsi serta mengukur efektifitas upaya pencegahan korupsi di Kementerian BUMN.
Ini adalah salah satu instansi dari total 640 peserta SPI yang meliputi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.
Responden yang dilibatkan meliputi tiga unsur pegawai internal, pemangku kepentingan eksternal, dan eksper (ahli).
Dari hasil SPI tersebut KPK juga telah memberikan rekomendasi dan bersama-sama Kementerian BUMN menyusun rencana aksi perbaikan yang implementasinya dimonitor oleh KPK. ***