leonews.co.id
Berita Pilihan

Catatan Hari Kebebasan Pers se-Dunia: Bayang-bayang Bentakan Masa Lalu

Share this article

SERANG (leonews.co.id) – Hari itu, masih pagi. Belum jam delapan saat seorang intel Korem Maulana Yusuf, membangunkan paksa – saya dari tidur di ruangan kerja wartawan, di Cijawa, Serang tahun 1999 . Mana yang namanya Wisnu, bentak intel yang berbadan kekar tersebut, dari luar ruangan tempat saya tidur.

Saya terbangun karena kaget. Kamu Wisnu yah…wartawan suara karya, hardiknya lagi dengan nada tinggi.

Saya masih mengucek mata dan belum menjawab pertanyaannya. Kamu nulis apa di Suara Karya kemarin. Sekarang kamu harus hapus, hardiknya lagi dan saya masih belum menjawab.

Sesaat kemudian intel itu pergi, sebelum saya menjawab seluruh pertanyaannya. Saya bingung, karena belum konsentrasi apalagi untuk mengingat apa yang saya tulis kemarin.

Sejumlah teman-teman wartwan yang berada di situ memberi tau saya. “Lo dicariin gegara tulisan Dwifungsi ABRI, yang dimuat di suara karya hari ini,” kata salah seorang teman wartawan yang berada di tempat itu.

Saya bergegas ke kamar mandi untuk mencuci muka. Selanjutnya saya menghidupkan mesin mobil dan cepat-cepat pergi dari situ.

Di pinggir jalan saya mampir dulu ke penjual Koran, membeli Suara Karya untuk mencari tau, mengapa saya dicari dan dibentak intel Korem pagi ini.

Di Koran Suara Karya yang saya beli, tertulis pada laporan utama (Head Line) berjudul “ABRI dan TNI Tak Mau Keluar Dari Gedung DPR” . Setelah mebaca isi seluruh tulisan berita tersebut, saya menyadari bahwa benar, itu adalah tulisan saya yang saya laporkan ke redaksi kemarin.

Dari Serang saya langsung ke kantor Suara Karya di AKA Building, Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Achhh…saya lalu teringat dengan setiap tanggal 3 Mei, yang diperingati sebagai Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day.

Tanggal dan bulan itu, diperingati guna menyuarakan kebebasan berpendapat di media dari ancaman atas pembungkaman, sensor dan penangguhan, serta untuk mengenang para jurnalis, editor, penerbit yang kehilangan nyawa dalam bertugas di seluruh dunia.

Sesampai di kantor, saya ceritakan tentang dampak tulisan tersebut, terhadap saya kepada Kodrat, salah seorang redaktur. Barusan saya dibentak oleh intel Korem Bang. Gegara tulisan ini, sambil saya menjukan berita Suara Karya yang dimuat sebagai laporan utama pagi itu.

Sejenak Bang Kodrat (demikian saya memanggilnya) terdiam. Udah tenang aja, nanti kita yang urus. Bang Kodrat yang biasa ngepos di Cilangkap tersebut, mengajak saya ngopi, untuk menenangkan.

Kini Bang Kodrat, telah mendahului menghadap Yang Maha Kuasa. Semoga di tempatkan di Surgamu ya Allah.

Tentang tulisan yang membuat saya dicari dan dibentak intel Korem Maulana Yusuf tersebut, yakni keterangan dari pejabat Puspen Anggroito Husodo, soal Dwi Fungsi ABRI dan upaya mempertahankan fraksi TNI-Polri di Parlemen.

Kendati hal ini adalah keputusan presiden, namun persoalan tidak sesederhana itu. Diantaranya dari pihak TNI-Polri yang ada di parlemen dan melakukan perlawanan politik.

Perlawanan politik tersebut, diantaranya dilakukan oleh jendral TNI Anggroito Husodo. Militer berpangkat bintang satu ini melakukan siaran langsung di radio suasta di Serang-Banten.

Dalam keterangan usai melakukan siaran langsung di radio tersebut Angroito menjabarkan kepada wartawan, bahwa kedudukan Dwifungsi ABRI masih sangat relevan terutama untuk berada di parlemen. “Coba bayangkan bila soal keamanan dan stabilitas Negara tidak dibahas secara baik oleh ahlinya,” kata Anggroito saat itu.

Untuk itu, lanjut Anggroito Husodo Fraksi TNI-Polri tak perlu dihapus dan dikeluarkan dari parlemen. Kutipan kalimat ini, ditangkap oleh Harian Umum Suara Karya sebagai tak mau keluar dari gedung parlemen.

Masih ingat tentang Dwifungsi ABRI ?

Ini merupakan gagasan jalan tengah yang dilakukan Jendral TNI A Haris Nasution di era orde baru atas nama stabilitas nasional.

Hal ini menyusul dicabutnya undang-undang Keadaan Darurat Perang (Martial Law) atau dikenal dengan sebutan SOB (staat van oorlog en beleg) pada tahun 1957,” tulis Connie Rahakundini Bakrie dalam Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal (2007), yang ia kutip dari Jusuf Wanandi.

Pada tahun-tahun penuh pergolakan itu, terbit Undang-undang Nomor 74 tahun 1957 tentang Pencabutan Regeling op de Staat van Oorlog en Beleg (undang-undang keadaan bahaya dari zaman kolonial) dan Penetapan Keadaan Bahaya. Undang-undang ini, mengatur wewenang militer dalam keadaan bahaya atau kondisi darurat perang.

Hal ini membuka peluang bagi tentara untuk mengeluarkan perintah atau peraturan yang menyangkut keamanan dan ketertiban umum.

Konsep “jalan tengah” yang diperkenalkan Nasution saat itu, membuka jalan bagi militer—meski perang telah berakhir—untuk tetap “hadir” dalam kehidupan sipil atas nama stabilitas nasional. Konsep ini selanjutnya dikukuhkan pada zaman Orde Baru oleh Presiden Soeharto dengan nama Dwifungsi ABRI.

Presiden Soeharto selama puluhan tahun membuat kedudukan militer begitu kuat. Tentara diberikan kesempatan yang amat luas untuk menduduki sejumlah jabatan sipil di pemerintahan.

Mereka yang dapat dengan mudah menyandang senjata itu hadir dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan sektor lainnya. Pada masa itu jabatan-jabatan seperti menteri, gubernur, dan bupati/walikota, banyak diisi anggota militer aktif.

Saat reformasi 1998 bergulir, salah satu tuntutan yang kencang disuarakan kelompok pro-demokrasi adalah pencabutan Dwifungsi ABRI. Terpilihnya Abdurahman Wahid alias Gus Dur sebagai presiden pada 1999 mengakhiri nasib Dwifungsi ABRI tersebut.

Dalam masa jabatannya yang pendek (1999-2001) karena dilengserkan, Gusdur sempat membuat sejumlah reformasi dengan memisahkan TNI dengan Polri.

Tidak hanya itu, Gusdur juga mencabut doktrin Dwifungsi ABRI yang implementasinya melepaskan peran sosial-politik TNI. Militer aktif tidak lagi melibatkan diri dalam politik partisan untuk mendukung Golongan Karya. Dia juga menghapus Fraksi TNI-Polri yang ada di parlemen. (Wisnu Bangun. di tulis menjelang lebaran 2021)


Share this article

Related posts