leonews.co.id
Berita Pilihan

Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19

SERANG (leonews.co.id) – Atas nama konstitusi akhirnya Pilkada serentak 2020 dipastikan akan diselenggrakan pada 9 Desember mendatang. Hajat nasional di tengah pandemi covid-19 yang pernah menjadi perdebatan di tingkat elite ini, tetap diselenggarakan di 270 daerah pada tingkat kabupaten kota dan provinsi.

Hal ini sekaligus juga mementahkan argumentasi Ketua Umum Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj sebelumnya. Saat itu, Dia, meminta agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda dengan alas an agar prioritas utama pemerintah – diorientasikan pada pengentasan krisis kesehatan.

Selain NU, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah juga mendesak pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi Covid-19 dibatalkan. “Terlebih lagi, saat ini jumlah pasien Covid-19 di Indonesia kian bertambah setiap harinya,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti kepada wartawan di Jakarta.

Dari 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2020, empat diantaranya dilaksanakan di Provinsi Banten pada tingkat kabupaten dan kota. Daerah-daerah tersebut, masing-masing Kota Tangerang Selatan (Tangsel, Kota Cilegon, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaran KPU Banten, Masudi mengaku sudah mempersiapkan segala sesuatunya agar penyebaran virus corona tak terjadi di saat Pilkada berlangsung. “Pilkada di tengah pandemi ada penyesuaian, terutama dimulai kampanye sampai hari pemungutan suara,” katanya memastikan.

Menurut Masudi, KPU RI sudah mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam PKPU tersebut, kegiatan pilkada tetap berjalan seperti sebelumnya tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan. Tidak hanya itu, KPU RI juga mengeluarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas aturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

“Pada prinsipnya ada pengaturan-pengaturan, ada pengurangan jumlah massa saat kampanye yang tadinya bisa bebas pertemuan dalam ruang, sekarang dibatasi maksimum lima puluh orang secara keseluruhan dengan jarak antar orang sejauh satu meter,” ujar Masudi.

Orang yang terlibat dalam Pilkada tersebut, harus memakai masker, cuci tangan,menjaga jarak dan dianjurkan juga mengukur suhu tubuh. Jumlah pemilih tidak dibatasi karena sesuai dengan jumlah DPT (daftar pemilih tetap). “ Seluruh yang terlibat di TPS dan pemilih harus memakai masker, kemudian petugas kita lengkap, masker, sarung tangan, face shield,” ujarnya.

Jika ada masyarakat yang saat diukur suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat celcius, maka akan dipisahkan dari pemilih lainnya yang suhu tubuhnya normal. “Kami akan menyiapkan bilik khusus jika ada masyarakat yang suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat celcius,” katanya.

Pemilih harus antri dan berjarak, juga diberikan sarung tangan plastik sekali pakai – bagi yang tak membawa masker. Dalam hal ini, pihaknya sudah memberitahukan kepada setiap pemilih melaui surat undangan yang dikirimkan oleh petugas.

“Dalam surat undanga kita tuliskan sejumlah persyaratan untuk memilih. Tetapi petugas TPS juga menyediakan masker cadangan kalau ada yang lupa membawa masker, jadi tidak harus ditolak,” katanya.

Pilkada serentak keempat tahun ini, agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Jika sebelumnya pemilih menyelupkan jari ke botol berisi tinta. Namun untuk pilkada tahun ini tinta diteteskan ke salah satu jari.

“Jadi salah satu jari ditetesi tinta. Jadi tinta itu tidak bersentuhan dengan tangan-tangan lain. Kemudian pemilih cuci tangan lagi di luar,” ujarnya.

Masudi mengaku pihaknya sudah beberapa kali melakukan simulasi di masa pencoblosan. “Kita mengatur jumlah dan waktu pemilih. Kita memberitahukan kepada pemilih lewat C 6, di situ sudah ditulis dimohon datang dari jam 7 sampai jam 8, itu untuk sekian ratus orang, jadi bergelombang. Tetapi kita juga memaklumi jika nantinya akan ada yang datang di luar waktu yang ditentukan,” ujar Masudi.

Untuk penderita covid, dalam perawatan rumah sakit yang mempergunakan ventilator, itu tidak mungkin. Untuk pasien covid 19 yang berada di rumah atau tempat isolasi mandiri, nantinya akan didatangi petugas. “Kita akan berkoordinasi dengan petugas kesehatan, diizinkan atau tidak oleh petugas di sana. Kan itu zona merah,” ujar Masudi.

Jika nantinya, panitia pilkada tidak diperbolehkan masuk, maka surat suara akan dititipkan ke petugas kesehatan. “Surat suara akan dititipkan dengan formulir pendamping, hanya menyerahkan surat suara itu kepada pemilih dan mencoblos dan dilipat kembali. Setelah itu si petugas harus mengisi formulir pendamping. Sehingga dia mempunyai kewajiban untuk tidak membocorkan apa yang menjadi pilihan pemilih,” turnya.

Di tempat berbeda, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten Didih M Sudih mengaku potensi pelanggaran protokol kesehatan saat pandemi memang sudah dipetakan sejak awal proses tahapan pilkada. “Kita sudah tau sejak awal, tetapi kita juga mendorong agar interaksi dengan orang-orang tersebut bisa ditekan sekecil mungkin,” kata Didih.

Menurut Didih, selama ini pihaknya belum menerima adanya laporan kerumunan massa. “Selama ini kita belum mendapatkan laporang adannya kerumunan saat kampanye. Meskipun terjadi tetapi segera dibubarkan, kemarin bawaslu Tangsel melaporkan ada kerumunan tapi langsung dibubarkan.”
Hingga saat ini pihaknya sudah menerima 107 laporan pelanggaran yang 67 di antaranya terjadi saat masa kampanye. (Red 01)

Related posts