leonews.co.id
Berita Pilihan

Keputusan Belajar Daring Tak Terencana Dengan Baik

Foto Istimewa

SERANG (leonews.co.id) – Belajar daring atau virtual atas nama demi menjaga keselamatan dan kesehatan para siswa dan mahasiswa masih menuai kontroversi.
Di hampir semua provinsi di tanah air persoalan belajar terpisah antara satu dengan lainnya termasuk para guru dan dosen masih saja menjadi polemic.

Persoalan tidak saja berkaitan dengan akses internet di masing-masing daerah, tapi juga kemampuan daya beli kepemilikan handpone (HP) bagi sebagian besar peserta didik. “Boro-boro buat beli HP, buat makan hari aja susah,” kata salah seorang wali murid, mendatangi guru sekolah yang nama tempatnya mengajar tak ingin dipublikasikan.

Peristiwa ini, dialami oleh salah seorang guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Walantaka, Kota Serang-Banten. Dia bercerita pernah didatangi oleh salah seorang wali murid, yang anaknya menangis minta HP untuk mengikuti belajar daring yang diselenggarakan oleh pihak sekolah.

Diantara kasus lain, tentang belajar secara virtual ini adalah pencurian HP oleh seorang wali murid di Garut, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Korban terpaksa melakukan, agar anaknya dapat belajar seperti teman-teman yang lain.

Namun persoalan mencuri HP tak berlanjut ke pengadilan, karena korban memaafkan pelaku. Bahkan kejaksaan negeri setempat, justru menghadiahkan satu unit HP, agar anak tersebut dapat mengikuti belajar daring.

Pengamat pendidikan Hudaya Latuconsina menyebutkan, belum terlihat solusi yang benar-benar pas oleh pemerintah dalam mengatasi kondisi ini. “Kementerian pendidkan masih berkutat dengan idenya, belajar daring, namun belum sanggup keluar dari persoalan substansi tentang bahwa pendidikan harus lebih baik,” katanya dihubungi Gerbang Banten Senin, (26-10-2020).

Perosoalannya kata Hudaya, kebijakan yang menjadi keputusan Kementerian Pendidkan tak melengkapinya dengan sarana dan prasarana pendukung program tersebut. Menteri pendidikan sebagai pembantu presiden yang membuat program brilian ini, seharusnya juga membicarakan dengan kementerian lain.

“Setidaknya sebelum kebijakan itu menjadi keputusan, coba lakukan pembicaraan dulu, secara seksama dengan dengan pihak kementerian Kominfo. Karena kan yang memiliki otoritas di bidang Informasi dan Teknologi (IT) tersebut ada di sana,” tegasnya.

Ketua Yayasan UNIS Kota Tangerang itu berpendapat, sebenarnya belajar daring adalah gagasan bagus. Alasannya karena memberi kemudahan bagi para anak didik dalam memperoleh pelajaran.

Tetapi persoalan menjadi sangat buruk dan menimbulkan masalah, karena tidak terencana dengan baik. Seharusnya di era revolusi industry 4,0.10.5.10000 ini, semuanya akan menjadi mudah termasuk dunia pendidikan.

Karena era ini, merupakan transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Revolusi industri 4.0 menekankan definisi kepada unsur kecepatan dari ketersediaan informasi, yaitu sebuah lingkungan industry, yang seluruh entitasnya selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan yang lain termasuk industry pendidkan.

Untuk mencapai hal ini, diperlukan kerjasama berbagai pihak. “Untuk dunia pendidikan khususnya, Kementerian pendidikan harus mengajak kementerian terkait, termasuk suasta terlibat di dalamnya,” tegas Hudaya.

Tidak hanya itu, pihak kemeterian pendidikan harus memastikan bahwa sistim belajar jarak jauh termasuk kepemilikan HP, menjangkau semua akses pendidkan dari Sabang sampai Maraoke. “Bila sudah demikian, seluruh daerah dari Sabang sampai meraoke tak lagi menjadi persoalan dalam menerima pembelajaran secara daring ini,” tegasnya.

Sementara itu, Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) menyebut banyak guru dan murid sekolah di 19 provinsi belum menerima subsidi kuota gratis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Padahal penyaluran kuota gratis memasuki bulan kedua pada 22-24 Oktober lalu dan tahap kedua pada bulan ini disalurkan lagi pada 28-30 Oktober.

Sementara 19 provinsi di berbagai daerah belum menerimanya. “Kami menerima laporan dari para guru jaringan P2G yang tersebar dari 19 provinsi: Aceh, Sumbar, Kepri, Riau, Sumsel, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, NTT, Sulut, Sultra, Sulsel, Kaltim, Kalteng, Kalbar, dan Kaltara. Bahwa para siswa dan guru belum dapat bantuan kuota internet bulan September,” kata Koordinator P2G Satriwan Salim, dikutip dari CNN Indonesia.com. (Wisnu Bangun)

Related posts