leonews.co.id
Advertorial

Pembahasan Raperda Usulan Gubernur Banten, di Pansus II DPRD Hampir final

Share this article

BANTEN ( leonews.co.id ) – Panitia khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Banten melakukan rapat kerja (raker) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten, Kamis, (15/04/2021). Rapat tersebut, membahas raperda usulan Gubernur tentang pengelolaan keuangan daerah tahun 2021.

Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus Ir. H. Tubagus Luay Sofhani. Hadir dalam dalam rapat itu, anggota pansus H. Oong Syahroni dan Drs. H. Dahlan Hasyim, MH. Smentara dari eksekutif dihadiri oleh Kepala BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, Inspektorat dan Tim dari Biro Hukum Pemprov Banten.

Ketua Pansus Pengelolaan Keuangan Daerah, Tubagus Luay Sofhani mengatakan, agenda rapat yakni membahas tentang isi raperda yang krusial dan sudah diselesaikan. Selanjutnya hasil rapat tersebut, nantinya akan dibawa pada rapat paripurna mendatang.

Dia menyebutkan, sejumlah catatan raperda dalam rapat sebelumnya sudah diperbaiki, diperjelas dan disempurnakan.

“Pembahasan proses sudah hampir ke final. Jadi berbagai tahapan dari mulai pemaparan, narasumber, pembahasan dan sebagainya sudah selesai,” tuturnya.

Berkaitan dengan hal-hal yang dianggap krusial, umpamanya seperti apa itu PA (Pengguna Anggaran) dan bagaimana pendelegasiannya dan sebagainya sudah dianggap selesai. “Mudah-mudahan rapat berikutnya sudah ada semacam finalisasi oleh kita, pleno, tetapi nanti kita rapatkan dulu dengan teman-teman kira-kira bagaimana tindaklanjutnya,” katanya.

Menurutnya diharapkan, Raperda ini akan menjadi Perda pertama di Indonesia, yang mengacu kepada PP dan Permendagri yang baru. “Harapannya Raperda ini juga dapat berdaya dan berhasil guna,” lanjutnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti menyebutkan, bahwa Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 sudah sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rina menyebutkan, bahwa APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. Sehingga penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan termasuk di dalamnya penerimaan pinjaman daerah, merupakan rencana dan target penerimaan daerah yang telah dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Berkaitan dengan pinjaman Pemrov Banten kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero, lanjut Rina, hal tersebut sudah mengikuti semua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 105/PMK.07/2020.

Selain itu, lanjut Rina, ada juga Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Banten dan PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Nomor: 577/PKS.05-HUK/VIII/2020, Nomor: PERJ-094/SMI/0820 tanggal 3 Agustus 2020 yang sudah mencantumkan rencana penggunaan pinjaman untuk tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021.

Sementara terkait dengan terbitnya PMK Nomor 179/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/Pmk.07 /2020 Tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah diketahui setelah Perda APBD TA 2021 ditetapkan.

“Pemprov Banten menggunakan fasilitas pinjaman PEN Daerah yang diberikan Pemerintah Pusat untuk pemulihan ekonomi di daerah melalui PT SMI. Komposisi pinjaman tersebut, yakni Rp 856 miliar untuk Tahun 2020 dan Rp 4,1 triliun untuk digunakan di Tahun 2021,” ungkap Rina.

Adapun Fasilitas pinjaman tersebut, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditandatangani melalui video conference oleh EdwinSyahruzad (Direktur Utama PTSMI) dan Wahidin Halim (Gubernur Banten) serta dihadiri oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, AsteraPrimanto Bhakti dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, M.Ardian Noervianto pada tanggal 03 Agustus 2020 lalu.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Banten merupakan pemerintah daerah ketiga, setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat, yang mendapat pinjaman program PEN Daerah yang disalurkan melalui PT SMI.

Dana pinjaman tersebut akan digunakan oleh Pemda Provinsi Banten untuk membiayai pembangunan di bidang pendidikan (sarana dan prasarana sekolah umum & berkebutuhan khusus), kesehatan (program peningkatan layanan pembangunan sarana kesehatan), infrastruktur (peningkatan & pembukaan jalan/jembatan baru untuk membuka akses kepada masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya air), ketahanan pangan dan infrastruktur sosial (peningkatan/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni).

Rina memastikan bahwa pinjaman daerah kepada PT. SMI dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Seluruh administrasi dan program yang dicanangkan sangat dijaga agar bisa memberikan manfaat optimal bagi pemulihan ekonomi daerah serta masyarakat.

Sebagai informasi, Pemprov Banten telah mengajukan pinjaman ke PT. SMI Persero senilai Rp. 4,99 triliun. Usulan itu dilayangkan ke Kementerian Keuangan RI melalui Surat Gubernur Banten Nomor : 900/1424-BPKAD/2020 tertanggal 4 Agustus Tahun 2020.

Pinjaman akan disalurkan pada dua Tahun Anggaran yaitu di Perubahan APBD 2020 senilai Rp. 856,27 miliar dan pada APBD Murni 2021 sebesar Rp. 4,1 triliun. (Advertorial/Nasri)


Share this article

Related posts