leonews.co.id
Berita Pilihan Headline

Alarm untuk Pemprov Banten: Jaga Investor Sebelum Kabur Semua

Pekerja pabrik jajan di pedagang kaki lima kawasan industri Serang Banten sebagai ilustrasi ekosistem ekonomi padat karya
Ilustrasi aktivitas pekerja pabrik yang sedang menikmati jajanan pedagang kaki lima di kawasan industri Kabupaten Serang, Banten. Keberadaan industri padat karya tidak hanya menyerap ribuan buruh, tetapi juga menghidupkan ekosistem ekonomi warga sekitar seperti pedagang makanan, transportasi, dan kos-kosan. (Foto: Tangkapan Layar TikTok/@mbajawa1091)
Share this article

SERANG (leonews.co.id) – Alarm bahaya iklim investasi di Provinsi Banten berbunyi nyaring dan menuntut Pemerintah Provinsi Banten segera berbenah sebelum gelombang pelarian modal (capital flight) semakin meluas. Penutupan permanen pabrik sepatu PT Parkland World Indonesia (PWI) 6 Rangkasbitung di Kabupaten Lebak pada Oktober 2026 menjadi bukti nyata rapuhnya pertahanan dunia usaha di daerah ini.

Keputusan pahit perusahaan asal Korea Selatan itu memutus hubungan kerja terhadap 1.100 hingga 1.600 karyawan lokal sekaligus memperburuk rapor merah ketenagakerjaan daerah. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2026 menempatkan Banten di peringkat ke-3 nasional untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi sebesar 6,61 persen, jauh melampaui rata-rata nasional yang hanya 4,75 persen.

Lebih dari 410 ribu warga Banten tercatat masih menganggur seiring menyusutnya pekerja sektor formal sebesar 1,53 poin persentase. Di tengah tingginya angka pengangguran itu, Banten kembali menghadapi ancaman relokasi bertahap lini produksi PT PWI 1 di Kibin, Kabupaten Serang, menuju Jawa Tengah.

Jejak Panjang Hengkangnya Pabrik Padat Karya dari Banten

Hengkangnya PT PWI bukanlah peristiwa tunggal, melainkan kelanjutan dari arus relokasi pabrik padat karya yang terus berulang dalam satu dekade terakhir. Catatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merekam jejak perpindahan tersebut:

  • Periode 2015–2021: Sejumlah pabrik tekstil dan garmen dari Tangerang Raya mulai memindahkan basis produksinya ke Jawa Tengah.
  • Periode 2022–2023: Tiga raksasa industri alas kaki di Banten mulai menggeser sebagian kapasitas produksinya ke Jawa Tengah, yakni PT Nikomas Gemilang (ke Pekalongan), PT KMK Global Sports (ke Salatiga dan Temanggung), serta PT PWI (ke Pati).
  • Periode 2024–2025: Apindo Banten mencatat berlanjutnya relokasi pabrik sepatu dan garmen karena pelaku usaha mengejar efisiensi biaya serta kenyamanan iklim berusaha. Sepanjang 2025, gelombang PHK di Banten menembus 766 pekerja, lalu kembali menyentuh lebih dari 7.800 orang hingga akhir 2026.

Penutupan pabrik di Kanupaten Lebak tersebut,  tidak boleh disederhanakan hanya sebagai persoalan administrasi habisnya sewa gedung semata. Publik menyoroti keluhan Bupati Lebak, Moch Hasbi Asyidiki Jayabaya, mengenai gangguan oknum di ruang publik yang memicu kekhawatiran investor atas tingginya biaya non-teknis di lapangan.

Dampak sosial ekonomi dari hengkangnya pabrik ini sangat masif karena langsung mematikan warung makan, transportasi lokal, hingga usaha kos-kosan warga di sekitar Rangkasbitung.

Penjelasan DPMPTSP Banten dan Peluang Ekspansi PT Adis

Menanggapi hengkangnya PT PWI, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten, Virgojanti, memaparkan kalkulasi bisnis di balik keputusan perusahaan tersebut. Ia menyebut faktor kepemilikan lahan dan selisih upah menjadi pertimbangan utama manajemen.

“PT PWI pindah karena mereka memiliki lahan sendiri di Jepara, sementara status pabrik di Lebak masih sewa. Pertimbangan lainnya adalah upah di Jepara yang lebih murah dibandingkan di Banten,” ungkap Virgojanti.

Ia menilai seluruh pihak harus mengambil hikmah dari peristiwa ini dan berhenti saling menyalahkan setelah investor pergi. Menurutnya, dunia usaha membutuhkan ruang nyaman di tengah lesunya pesanan (buyer) dari luar negeri saat ini.

Sebagai langkah penyelamatan lapangan kerja di Lebak, Gubernur Banten Andra Soni telah bertemu langsung dengan Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Banten, Haryadi, yang juga menjabat Direktur PT Adis Dimension Footwear. Perusahaan berkapasitas 10 ribu karyawan itu berencana memperluas pabriknya di Lebak dengan memanfaatkan bekas lokasi PT PWI.

Pemprov Banten juga terus menggelar forum Coffee Morning bersama para pengusaha untuk mengurai sumbatan investasi (debottlenecking investment) di lapangan secara langsung.

Belajar dari Jatim-Jateng dan Sinergi Terpadu Pemda-Kepolisian

Keberhasilan Jawa Timur dan Jawa Tengah dalam merawat industri padat karya semestinya menjadi cermin nyata bagi Pemerintah Provinsi Banten. Kedua provinsi itu membuktikan bahwa iklim usaha yang kondusif mampu menyerap jutaan tenaga kerja lintas usia, mulai dari generasi muda, kelompok paruh baya, hingga warga lanjut usia.

Untuk mencegah pelarian modal berlanjut, Gubernur Banten Andra Soni harus memimpin langsung jaminan kenyamanan dan keamanan investasi di seluruh wilayah. Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga kelurahan dan desa wajib membangun koordinasi solid dengan institusi kepolisian di semua tingkatan.

Sinergi pengamanan ini harus bergerak serentak mulai dari tingkat Polda Banten, Polres, Polsek, hingga personel Bhabinkamtibmas di desa dan kelurahan. Koordinasi lintas lini tersebut menjadi benteng utama untuk menutup celah gangguan keamanan terhadap aset maupun operasional pabrik.

Aparat keamanan dan pemda harus bertindak tegas memberantas praktik premanisme di sekitar kawasan industri. Penindakan wajib menyasar oknum yang memaksakan kehendak dalam rekrutmen tenaga kerja maupun meminta pungutan berdalih uang keamanan.

Menjaga iklim usaha tetap aman dan nyaman adalah kewajiban mutlak demi menyelamatkan masa depan ekonomi serta isi piring nasi ribuan rakyat Banten.(Wisnu Bangun)


Share this article

Related posts