Leonews,co.id – Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, menanggapi isu miring berkaitan dengan ditahannya Menkominfo Johnny G Plate, oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pekan lalu.
Menurut Mahfud, penetapan tersangka dan penahanan Johnny G. Plate tersebut, harus dipahami bukan hanya sesuai hukum tetapi keharusan hukum.
Kasus ini sdh cukup lama digarap oleh kejaksaan dengan sangat hati-hati.
“Saya tahu bahwa kasus ini sudah diselidiki dan disidik dengan cermat karena selalu beririsan dengan tudingan politisasi,” kata Mahfud, dikutip Minggu 28 Mey 2023.
Menurutnya, keliru sedikit saja, bisa dituduh politisasi hukum di tahun politik.
Kalau tidak yakin dengan mininal dua alat bukti yang cukup, kejaksaan tidak akan menjadikan siapapun sebagai tersangka.
“Tapi jika sudah ada dua alat bukti yang cukup kuat dan masih ditunda-tunda dengan alasan untuk menjaga kondusivitas politik, maka itu bertentangan dengan hukum,” tuturnya.
Jika sudah cukup dua alat bukti, memang sudah seharusnya status hukumnya ditingkatkan.
Jadi lanjutnya, yakinlah dan tunggu saja proses peradilan atas kasus yang dihadapi Pak Plate ini.
“Sebagai Menko Polhukam, saya akan terus mencermati dan ikut mengawal,” kata Mahfud.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menahan Menkominfo Johnny G Plate Rabu 17 Mey 2023 lalu.
Johnny ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI di lingkungan Kemenkominfo.
“Telah terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi pembangunan BTS 4G,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi dalam konferensi pers, sesaat setelah Johnny ditahan.
Kasus yang menjerat Johnny G Plate itu ditaksir menimbulkan kerugian negara hingga lebih dari Rp 8 triliun. ***