leonews.co.id
Headline

Guru Honorer Banten, Terpaksa Jual Motor Untuk Fitrah

Share this article

Gak Dapat THR

SERANG (leonews.co.id) – Rachmat (bukan nama sebenarnya), salah seorang tenaga pengajar Honorer (non PNS-Red) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Serang Banten, terpaksa menjual sepeda motor yang biasa digunakan untuk pergi dan pulang mengajar guna membayar fitrah pada lebaran tahun ini. Hal ini dilakukannya, menyusul kebijakan presiden RI yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 63 tahun 2021 tentang THR yang tak memasukan tenaga honorer di pemerintahan sebagai penerimamya.

Peria berusia lebih 40 tahun ini, mengaku sepeda motor merk Yamaha Mio matic, buatan tahun 2015 miliknya berhasil terjual seharga Rp 3,5 juta. “Uangnya saya kasih istri semua untuk bayar fitrah dan keperluan beli baju lebaran anak-anak serta keperluan lebaran lainnya,” kata Rachmat, yang ditemui di rumah kontrakannya, pada awal Hari Raya Idul Fitri 2021.

Menurutnya merasa iri dan benci kepada mereka yang menerima Tunjangan Hari Raya (THR), bukan saja akan membuang-buang energy percuma, tapi juga tak membuat kondisi keuangan pribadi menjadi lebih baik. Pasrah dan mencari cara lain — adalah keputusan terbaik agar kebutuhan lebaran keluarga teratasi.

Guru honor yang mengontrak rumah petak bulanan ini, memang tidak sendiri yang terkena dampak Peraturan Pemerintah (PP) nomor 63 tahun 2021 tentang THR ini. Tercatat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten, ada sekitar 15.000 tenaga honor yang bekerja di berbagai bidang tak mendapatkan THR tahun ini, kecuali mereka yang bertugas di badan layanan umum daerah (BLUD).

Dari 15 ribu tenaga honorer tersebut, sebanyak 8.700 lebih honorer bekerja sebagai guru. Sementara 6 ribu lebih lainnya bertugas di berbagai kantor dinas dan badan serta BLUD.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti kepada wartawan mengatakan, untuk pemerintah daerah THR dan gaji ke-13 yang dibebankan kepada APBD diberikan kepada PNS dan calon PNS serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi daerah.

Selain itu kata Rina, THR juga dibayarkan unutk gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota. Pimpinan dan anggota DPRD serta pimpinan BLUD. “Terakhir, pegawai non pegawai ASN yang bertugas pada pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD,” ujarnya lepada wartawan.

Rina menyebutkan pada dasarnya Pemprov Banten menginginkan agar semua tenaga honorer di lingkup kerjanya mendapatkan THR. Namun terbentur dengan aturan dari Pemerintah Pusat.

Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, berinisiatif memberikan keringanan biaya biaya lebaran bagi pekerja honorer di lingkup kerjanya dengan memberi honorarium tambahan bagi seluruh pegawai honorer. . “Buat pegawai Pemprov yang non ASN memang tidak ada istilahnya THR,,” katanya.

Nilainya kata Ridwan Kamil, setara dengan satu kali gaji masing-masing. “Di Jawa Barat sesuai aturan ada yang namanya honorarium tambahan yang nilainya 1 kali gaji dari pendapatan mereka,” katanya. (Red 01)


Share this article

Related posts