BANTEN (leonews.co.id) – Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah, mengancam akan mencoret nama pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bila melakukan aksi unjuk rasa (demo).
Kata Dimyati, jangan khawatir pihaknya akan menganggarkan gaji PPPK di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
“Kepada para PPPK yang sudah dinyatakan lolos lebih baik bersabar dari pada melakukan demo. Tenang saja,” tegasnya.
Jadi bagi para PPPK yang tetap melakukan demonstrasi akan menerima konsekuensi namanya dicoret dari data base.
Untuk itu kata Dimyati, Pemprov Banten sedang memperjuangkan nasib para PPPK, jadi melakukan demo justru akan memperkeruh situasi.
Di tempat terpisah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Nana Supiana menjelaskan, gaji standar PPPK penuh waktu sebesar Rp3,6 juta.
Yang akan membedakan PPPK penuh waktu dan paruh waktu adalah hasil seleksinya.
Diperoleh catatan, jumlah formasi PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tahun 2025 mencapai 11.737 orang.
Formasinya terdiri dari masing-masing : Tenaga Guru: 4.695 orang, Tenaga Teknis 6.763 orang dan Tenaga Kesehatan 279 formasi orang.
Seluruh PPPK tersebut akan dilantik secara bertahap mulai tanggal 1 Agustus 2025 untuk sekitar 9.000 orang.
Selanjutnya akan ada pelantikan lagi pada 1 Oktober 2025.
Sementara untuk gaji PPPK tersebut, Pemprov Banten telah mengalokasikan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat, dengan total sekitar Rp218 miliar,
Kendati demikian, PPPK karena keterbatasan fiskal daerah maka kemungkinan belum menerima untuk tunjangan kinerja (tukin). (Wisnu/***)