Desakan pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) kembali mencuat di Provinsi Lampung dan Jakarta. Hal ini muncul sebagai dampak dari seringnya kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Penyebrangan Merak dan Bakauheni.
Dua pelabuhan yang berada di Provinsi Lampung dan Provinsi Banten tersebut, dinilai tak lagi layak untuk dijadikan satu-satunya sarana penghubung Pulau Jawa dan Sumatra melalui Selat Sunda. Terlebih setelah pemerintah di bawah kendali Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhasil membangun Tol Trans Sumatra (TTS) dan sejumlah jalan bebas hambatan di Pulau Jawa.
Kondisi itu, berdampak pada jumlah kendaraan dan derasnya arus penyebrangan dari Pulau Jawa ke Sumatra dan sebaliknya. Pada kondisi tertentu, seperti pada hari libur maupun Hari Raya, derasnya arus kendaraan dari tol yang akan melakukan penyebrangan tertahan hingga berhari-hari di dua wilayah pelabuhan tersebut.
Di Provinsi Lampung, isu desakan untuk segera dibangunnya JSS ini menguat, dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinasi Perekonomian RI, Focus Group Discussion (FGD), di Hotel Sheraton, Bandar Lampung, 11 Mei 2022. Ini bukan yang pertama kali, karena sebelumnya isu ini juga antara lain pernah dicuatkan oleh Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian periode 2009-2014 Hatta Rajasa dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). di Jakarta.
Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinasi Perekonomian RI, Focus Group Discussion (FGD), di Hotel Sheraton, Bandarlampung, salah seorang pembicara dari akademisi Universitas Mitra Indonesia (UMITRA), Andi Surya, mengatakan, bahwa kemacetan yang sering terjadi di Pelabuhan Merak dan Bakauheni, merupakan akibat jumlah kendaraan yang semakin bertambah seiring dengan dibangunnya Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).
Oleh karenanya Dia, mengusulkan agar Kemenko Perekonomian mengkaji kembali rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda itu. “Sebab rencana pembangunan JSS, sudah meiliki payung hukum. Yakni, Perpres SBY No. 86/2011 dan tinggal melanjutkan,” tegasnya.
Bahkan katanya, bahwa pembangunan jembatan JSS tersebut, tidak membebani APBN karena sektor swasta sangat berminat membentuk konsorsium pendanaan.
Pada tahun 2013 juga terjadi desakan kepada Pemerintah Pusat dari Gubernur se-Sumatera segera merealisasikan pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) dan jalan tol trans Sumatera (JTTS). Kesepakatan tersebut, menjadi ikrar dalam Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera.
Baca juga : Kapolri Berikan Penghargaa Ke Atlet Polri Yang Sumbang Medali Untuk Indonesia di Sea Games
Rencana pembangunan Jembatan yang menghubunkan ujung Pulau Jawa dan Sumatra itu, sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang baru. Jauh sebelumnya, pada 1960, pembangunan jembatan itu pernah digagas oleh Sedyatmo, seorang guru besar di Institut Teknologi Bandung. Selanjutnya pembahasan rencana pembangunan JSS sempat digencarkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004—2014).
Namun, ketika rezim berganti, dengan pemerintahan yang dikendalikan Joko Widodo (Jokowi) rencana tersebut kandas dan tidak dilanjutkan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Caniago, menyebutkan, bahwa pembangunan jembatan antarpulau itu akan mematikan identitas maritim nasional.
Jembatan di atas Selat Sunda saat itu diprediksi akan menelan biaya hingga 200 triliun rupiah. Panjangnya 31 kilometer dengan lebar 60 meter. Masing-masing sisi mempunyai 3 lajur untuk kendaraan roda empat dan lajur ganda untuk kereta api akan mempunyai ketinggian maksimum 70 meter dari permukaan air.
Jika jadi dibangun, maka JSS akan menjadi jembatan terpanjang ke 11 di dunia sebelum Wuhan Metro Bridge, di China37,7 kilometer dan dipakai sebagai jalur layang Wuhan menuju Hubei. Jalur ini menjadikan Wuhan sebagai kota kelima setelah Beijing, Shanghai, Guangzhou dan Tianjin.
Editor : Wisnu Bangun