leonews.co.id
Berita Pilihan

Saling Susul, Tak Menggunakan PDIP di Pilkada 2020

Foto tribun.com

SERANG (leonews.c.id) – Setelah Sumatra Barat dan Kota Cilegon menolak, untuk menggunakan pengusung dari Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) dalam Pilkada serentak 2020. Kini giliran Faida, petahana Kabupaten Jember, Jawa Timur yang tak lagi menggunakan partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih itu.

Faida terpaksa memilih jalur independen setelah PDIP, PAN dan Nasdem yang pernah mengusungnya pada pilkada 2015 lalu tak lagi berhubungan manis menyusul pemakzulan dari DPRD setempat.

Dalam sejarah Pilkada di Indonesia, sangat jarang terjadi kandidat petahana (incumbent) maju kembali dari jalur independen. Menurut tim suksesnya, ada alasan tersendiri mengapa Faida memilih jalur independen. Salah satunya karena kondisi politik di Jember saat ini.

“Independen ini kehendak masyarakat yang menginginkan Bu Faida maju lagi. Mereka (para relawan pendukung Faida) melakukan gerakan politik dengan mengumpulkan KTP untuk syarat maju dari jalur independen,” ujar juru bicara Faida, Rully Effendi kepada wartawan, Selasa (28/1) dikutip dari merdeka.com.

Sementara sebuah video Bupati Jember Faida yang beredar di kalangan wartawan menyebutkan, mahalnya mahar politik merupakan salah satu alas-annya tak menggunakan Partai politik. Dia menyebutkan butuh uang miliaran rupiah untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik untuk maju di Pilkada Serentak 2020.

“Kalau dalam pilkada itu mencari rekomendasi saja perlu uang bermiliar-miliar, sementara gaji bupati semua orang tau, rata-rata Rp 6 juta, kalau ada insentif dan lain-lainnya,” kata Faida dikutip dari video tersebut.

Faida mengatakan, biaya yang sebesar itu membuat seorang kepala daerah sulit menjadi pemimpin yang tegak lurus. “Dengan biaya puluhan miliar, saya pastikan sulit untuk menjadi pemimpin yang tegak lurus, apabila mengawali pencalonan pilkada dengan cara yang kurang terhormat, membeli kesempatan,” kata Faida.

Pernyataan itu disampaikan perempuan dengan segudang prestasi ini, saat menjadi pembicara dalam kegiatan webinar yang digelar lembaga riset sosial politik Cakra Wikara Indonesia pada 25 Agustus 2020.

Dalam pilkada serentak pada Desember 2020 mendatang, Faida dari jalur perseorangan, akan melawan 11 partai pengusung.

Sebelas parpol itu yakni Partai Kebangkitan Bangsa (8 kursi), Partai Nasdem (8 kursi), PDI Perjuangan (7 kursi), Partai Gerindra (7 kursi), Partai Keadilan Sejahtera (6 kursi), Partai Persatuan Pembangunan (5 kursi), Partai Golkar (2 kursi), Partai Amanat Nasional (2 kursi), Partai Demokrat (2 kursi), Perindo (2 kursi), dan Partai Berkarya (1 kursi).

Bisnis.com memberitakan, ada dua poin kesepakatan yang dibuat oleh 11 parpol yang memiliki kursi di DPRD Jember beberapa waktu lalu. “Memang benar kami menandatangani surat kesepakatan bersama yang dilayangkan kepada DPP masing-masing parpol yang bertujuan meminta pengurus pusat semua partai bersatu untuk mencalonkan satu pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada Jember,” kata Sekretaris DPC PDI Perjuangan Bambang Wahyu di Jember, Senin (3/8/2020).

Dia menyebutkan, Pertama, pascaparipurna DPRD Kabupaten Jember dengan agenda hak menyatakan pendapat, memohon kepada DPP partai politik untuk mengawal proses hukum ke Mahkamah Agung, karena keputusan menggunakan hak menyatakan pendapat ini didukung dan disetujui seluruh fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Jember, yang merupakan representasi dari seluruh partai politik yang ada di Kabupaten Jember dan ini menyangkut marwah serta kehormatan DPRD Kabupaten Jember.

Kedua, dengan lolosnya incumbent (petahana) sebagai calon independen pada Pillkada 2020 di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, maka memohon kepada seluruh DPP partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Jember melakukan koordinasi dengan seluruh DPP partai politik sebagai bentuk ikhtiar mengusung satu pasangan calon yang kuat untuk menjadi penantang petahana agar bisa head to head.(Red 01)

Related posts