BANTEN (leonews.co.id) – Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengambil langkah progresif untuk memutus mata rantai pengangguran di Banten. Masyarakat memberikan apresiasi tinggi atas program pemberdayaan sumber daya manusia tersebut. Terobosan nyata institusi kepolisian ini membuktikan kepedulian konkret terhadap nasib pencari kerja.
Gubernur Banten beserta para bupati dan wali kota harus segera mengikuti langkah progresif tersebut. Pemerintah daerah tidak boleh sekadar hadir dalam acara seremonial. Kepala daerah wajib memangkas birokrasi perizinan yang berbelit dan menjamin keamanan iklim berusaha. Selain itu, jajaran pemda harus membersihkan segala bentuk sumbatan investasi (bottlenecking) di tingkat tapak.
Dukungan terhadap komitmen Korps Bhayangkara ini mengemuka pada Jumat (20/11/2026). Saat itu, Kapolri Suyudi bersama Gubernur Banten Andra Soni menutup Pelatihan Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) Angkatan VII Tahun 2026. Acara tersebut berlangsung di Balai Poliran Polda Banten, Kasemen, Kota Serang. Sebanyak 502 peserta lulus pelatihan vokasi dan siap memasuki dunia kerja.
Ironi Pengangguran Banten dan Badai PHK PT PWI 6
Namun, kerja keras Polri mencetak ratusan tenaga terampil menghadapi tantangan berat dari wilayah selatan. Pabrik sepatu raksasa PT Parkland World Indonesia (PWI) 6 di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, menghentikan total operasionalnya. Perusahaan tersebut merelokasi modal ke Jawa Tengah sehingga ribuan buruh kehilangan mata pencaharian.
Kontras situasi ini menjadi alarm keras bagi pembangunan daerah. Provinsi Banten masih menyandang predikat kelam di jajaran tiga besar provinsi dengan pengangguran tertinggi secara nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Banten mencapai 6,61 persen per Agustus 2026. Jumlah pengangguran absolut membengkak hingga 414,12 ribu jiwa.
Upaya mulia melatih 502 tenaga kerja baru melalui program POLIRAN bisa terasa seperti menimba air dengan keranjang bocor. Pasalnya, sebanyak 1.100 hingga 1.600 buruh PT PWI 6 justru menjadi pengangguran baru secara mendadak.
Sorotan Pakar Hukum Ekonomi: Hulu Investasi Harus Bersih
Pakar hukum dan ekonomi, Intan Widiasih, menanggapi fenomena kontradiktif tersebut. Ia menilai krisis ketenagakerjaan di Banten tidak akan selesai tanpa pembenahan di sisi hulu. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum wajib menjamin kepastian hukum serta keamanan investasi.
“Program vokasi seperti POLIRAN gagasan Pak Kapolri patut kita apresiasi sebagai penyelamatan di sisi hilir. Namun secara hukum ekonomi, melatih tenaga kerja tidak akan efektif jika pintu masuk investasinya tersumbat. Pemda dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota harus mengevaluasi hambatan non-teknis pasca-hengkangnya PT PWI 6,” ujar Intan Widiasih, Sabtu (21/11/2026).
Intan menegaskan bahwa gangguan oknum dan premanisme merupakan pelanggaran hukum serius. Praktik tersebut menciptakan ekonomi biaya tinggi (high-cost economy) yang merugikan pemodal. Sebelumnya, Bupati Lebak Moch Hasbi Asyidiki Jayabaya mengeluhkan gangguan oknum di balik kaburnya PT PWI.
Keluhan bupati ini mengamini isu klasik yang meresahkan dunia usaha dan pencari kerja. Praktik premanisme berkedok oknum kerap memungut biaya siluman di luar pabrik. Selain itu, jaringan calo “masuk kerja bayar” terus mencekik masyarakat pencari kerja.
Pengakuan Sumbatan Investasi dan Penegakan Hukum
Pemerintah Provinsi Banten sendiri telah mengakui penyakit struktural yang menyumbat iklim investasi tersebut. Kepala DPMPTSP Provinsi Banten, Virgojanti, mengirimkan pesan klarifikasi kepada redaksi beberapa waktu lalu. Ia secara terang-terangan mengakui adanya The Bottlenecking Investment (sumbatan investasi) di Banten.
Virgojanti memang berdalih kepindahan PWI ke Jepara akibat faktor lahan sewa dan upah murah. Namun, ia mengakui perlunya membenahi sumbatan investasi melalui acara Coffee Morning. Pengakuan resmi ini menjadi bukti otentik bahwa ekosistem usaha di Banten sedang bermasalah.
“Pengakuan resmi Kepala DPMPTSP Banten soal sumbatan investasi harus berlanjut pada penegakan hukum tanpa pandang bulu. Jangan sampai premanisme dan pungli merusak iklim usaha kita. Pemda dan kepolisian wajib mengikat komitmen pengganti seperti PT Adis dalam perjanjian hukum yang pasti, bukan sekadar wacana,” tegas Intan.
Sinergi Polri dan Pemda Amankan Iklim Usaha
Oleh karena itu, semangat program POLIRAN gagasan Kapolri Suyudi harus berjalan seiring dengan operasi penegakan hukum. Kepolisian harus menyikat habis aksi premanisme yang memeras investor di lapangan. Aparat juga wajib memberantas tuntas jaringan calo “masuk kerja bayar” yang merusak tata kelola ketenagakerjaan.
Jaminan keamanan aset usaha yang bersih dari pungli akan memudahkan penyerapan ratusan lulusan POLIRAN. Investor besar pun akan merasa aman dan nyaman bertahan di Banten. Gubernur Andra Soni, para kepala daerah, dan kepolisian harus bergerak cepat mengamankan hak pesangon buruh PWI 6. Sinergi nyata ini jauh lebih penting daripada sekadar janji penenang publik. (Wisnu Bangun)

