JAKARTA (leonews.co.id) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyoroti program makan gratis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Prabowo mengumumkan indeks anggaran program makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil yang ditetapkan senilai Rp10.000 per anak atau ibu hamil.
“Kalau kita rinci program makan bergizi ini nanti rata-rata minimumnya, atau rata-rata kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih,” ujar Prabowo dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, 29 November 2024.
Terkini, Cak Imin mengatakan program makan bergizi itu akan melibatkan masyarakat dan tengah disimulasikan oleh pihaknya.
“Kemarin mulai didiskusikan di tingkat pemerintah bahwa bantuan pangan bergizi ini didorong melibatkan lingkungan, melibatkan sekolah, melibatkan masyarakat. Itu sedang disimulasikan,” ujar Cak Imin kepada wartawan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin, 2 Desember 2024.
Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut secara khusus program makan bergizi akan melibatkan kaum ibu-ibu.
“Pada akhirnya juga melibatkan sekolah, sekolah melibatkan orang tua, tentu melibatkan ibu-ibu. Karena ibu-ibu terlibat biasanya lebih detail, lebih terjaga,” tegasnya.
Soal Hitungan Rp10 Ribu per Porsi
Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin menuturkan terkait hitungan program makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil yang senilai ‘ceban’ atau Rp10.000 per porsi.
Menko PM itu menerangkan program tersebut masih dalam proses simulasi dan secara efektif akan mulai dilaksanakan pada Januari 2025 mendatang.
“Ya tentu, semua masih proses simulasi. Uji coba simulasi sampai akhir tahun (2024), sampai pelaksanaan pada Januari (2025) dimulai itu tentu hasil hitungan yang saya kira tidak gegabah,” tegas Cak Imin.
Di sisi lain, Cak Imin menuturkan aspek-aspek minimum dari kebutuhan gizi juga akan menjadi pertimbangan pemerintah RI.
“Pasti ada aspek-aspek minimum dari kebutuhan gizi itu yang harus masuk. Kita tunggu,” tandasnya.
Cak Imin: Dana Tahap Awal Program Makan Bergizi Rp50-70 Triliun
Dalam kesempatan berbeda di beberapa hari lalu, Cak Imin membeberkan terkait pemerintah yang ingin kualitas program makan bergizi gratis.
Menko PM itu menyebut dana senilai Rp50-70 triliun untuk program makan bergizi dan setiap tahunnya pemerintah akan mengupayakan untuk meningkatkan anggarannya.
“Memang tahap awal hanya tersedia dana Rp50-70 triliun, tetapi pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan supaya setiap tahun bertambah,” ujar Cak Imin kepada awak media di Jakarta, pada Sabtu, 30 November 2024.
Cak Imin juga menegaskan anggaran program makan bergizi akan berlaku pada tahun 2025 mendatang, dan bukan lagi sebagai tahap uji coba.
Pasangan duet Anies Baswedan di Pilpres 2024 itu juga menghimbau kepada para pemasok makan bergizi itu harus memperhatikan standar mutu dan dikontrol dengan benar.
“Jadi dengan harga Rp10.000 itu, kualitas makanannya tetap harus terjaga,” pungkasnya.
Berkaca dari harga per porsi untuk program makan bergizi gratis yang mencapai Rp10.000, sebelumnya kepala badan gizi nasional pernah memperkirakan anggaran yang mencapai Rp800 miliar per hari.
Anggaran Badan Gizi Nasional Capai Rp800 Miliar per Hari Sebelum Harga per Porsi Turun
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana pernah menyebut program makan bergizi gratis akan membelanjakan anggaran senilai Rp800 miliar per hari.
Dadan menilai pemerintahan Prabowo menjadikan penguatan sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu fokus utama, dengan investasi yang cukup besar pada program tersebut.
“Kalau program ini sudah jalan, maka Badan Gizi Nasional akan belanja Rp1,2 triliun setiap hari untuk investasi SDM masa depan,” sebut Dadan kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024.
Dadan merinci sekitar 75 persen dari Rp1,2 triliun untuk intervensi terhadap program makan bergizi gratis.
“Sekitar 75 persen dari Rp1,2 triliun itu untuk intervensi Makan Bergizi Gratis, itu kurang lebih Rp800 miliar setiap hari,” terangnya.
Dadan juga menjelaskan anggaran Rp800 miliar itu akan digunakan untuk membeli bahan baku menu makanan dari produksi pertanian, yang memicu peredaran uang dalam jumlah besar di masyarakat.
“Salah satu kelemahan ekonomi Indonesia selama ini adalah kurangnya likuiditas di pedesaan. Melalui program investasi masa depan ini, likuiditas desa akan ditingkatkan,” tandasnya (***)