leonews.co.id
Berita Pilihan Kabar 34 Provinsi

Fraksi DPRD Banten Sepakat 3 Raperda Dilanjutkan

Share this article

SERANG (leonews.co.id) – Delapan dari sembilan fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten angkat bicara terkait tiga Raperda usul DPRD yang ditolak Gubernur Banten, ketiga Raperda itu diantaranya Pemberdayaan masyarakat desa, Zakat dan Pesantren.

Kedelapan fraksi itu diantanya PKS, Nasdem PSI, Grindra, PPP, Demokrat, PDI-P dan PAN. Dalam pernyataannya mereka menginginkan Raperda yang diinisiasi DPRD itu tetap berlanjut, dengan alasan ketiga Raperda itu sangat penting dan berdampak pada masyarakat Banten.

Ketua Fraksi Demokrat Mahpudin mengaku, tiga Raperda itu sebelum dibahas di paripuran, sebelumnya juga dibahas di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang melibatkan biro hukum sebagai perwakilan dari gubernur Banten.

Dirinya juga mengakui, pembentukan Raperda tersebut tidak asal-asalkan. “kalau Raperda yang diusulkan oleh DPRD saya rasa demi kebaikan orang Banten hasil daripada pungsi kontroling itu merupakan aspirasi dari masyarakat,” katanya.

Fraksi Demokrat kata Mahpudin, akan melakukan tahapan sesuai dengan aturan agar perda tersebut dapat disahkan. “Kami akan sampaikan ke ketua dprd ke gubernur juga pandangan kita,” ujarnya.

Ketua Fraksi PPP, Iskandar juga mengatakan Raperda tersebut dibuat secara kelembagaan dan melalui proses yang panjang. “Ada naskah akademik dan dari komisi disampaikan Bamperda dan disampaik ke eksekutif. Sesungguhnya, melalui proses panjang demokrasi, legalisasi yang sudah benar dan tepat,” katanya.

Dirinya juga mengaku perda tersebut sangat penting, lantara dalam undang-undang tidak mengatur muatan lokal. “Di UU ponpes todak mengatur muatan lokal dalam Raperda ini memuat lokal banten, menurut saya urgnasinya, perda yang lain juga ada dengan adanya zakat seluruh ASN Harus dipitobg biar tiap tahun sudah jelas, Jadi Pemdes sudah baik, banyak hal yang Haris kita perhatikan, dibanten masih ada desa ada yang belum maju dan kita berdayakan kita tingkatkan,” ujarnya.

Pihaknya jika kata Iskandar akan melalukan proses secara aturan yang berlaku. “Tentunya kemarin pertama dewan menyampaikan Raperda inisiatif, dewan akan memberikan jawaban kami akan memberikan masukan kepada pimpinan dewan hari Selasa akan disampaikan dan kita akan konsultasikan Mendagri apakah Raperda inisiatif Ini dilanjut,” tutupnya.

Ketua Fraksi Golkar, Suparman juga menyampaikan hal yang sama, Parman mengaku perda yang di inisiasi DPRD merupakan aspirasi dari masyarakat. “kemudian secara kelembagaan diakomodir dalam usulan inisiatif DPRD. Prinsipnya DPRD melalui BAPEMPERDA telah melakukan proses pembahasan lintas fraksi dan harmonisasi dengan OPD,” ujarnya.

Bahkan ia juga menegaskan, Raperda tersebut tidak dibuat secara asal-asalan, namun kata Parman perda tersebut dipandang bukan kewenangan Pemprov.

“Justrru karena pentingnya PERDA tersebut maka DPRD menandang penting untuk melakukan terobosan regulasi pengaturan, Memang urusan pesantren misalanya ini kan terkait agama di mana urusan agama merupakan kewenangan pusat. Fraksi golkar tentu ingin kehadiran pemerintah dalam memajukan pendidikan pesantren harus besar, apalagi di Banten. Tanpa perda tentu tidak banyak yang bisa pemprov lakukan. Makanya ketika masyarakat mengusulkan perda fraksi golkar perlu mengakomodir dengan mencari celah pengaturannya,” ungkapnya.

Ketua Fraksi PAN Dede Rohana juga mengatakan hal yang senada dengan fraksi lain, dirinya mengatakan Raperda tersebut dibuat lantaran ada keinginan dari masyarakat.

“Pentingnya begitu banyak ponpes di banten mereka tidak dapat perhatian dari Pemeritah, sebagai sumber pencetak tokoh masyakat di daerahnya. Bagaimana mereka bisa mencetak generasi, Zakat kalau dikelola secara maksimal bisa menjadi Pendalatan jadi masyarakat,” katanya.

Kata Dede Rohana, langkah yang akan dilakukan PAN agar Raperda ini dapat disahkan menjadi perda, pihaknya akan menempuh secara konstitusional.

“Kita akan sampaikan pandangan yang disampaikan gubernur itu, Kita akan berpartisipasi membentuk perda masuk ek pansus, kalau harus disederhanakan kita akan sederhanakan,” tukasnya.

Wakil Ketua Fraksi Nasdem PSI, Ali Nurdin mengatakan respon Gubernur terhadap Raperda inisiasi DPRD terlalu absyur, padahal pada tahapan awal biro hukum yang mewakilinya pada saat bapemperda telah hadir.

“Biro hukum terlibat, kita diskusikan kontennya, ketika pembahasan awal menerima itu biro hukum, sesuatu tidak mungkin di proses kalau tidak ada bahasan awal, Kita akan jawab hari Selasa saya yakin gubernur menerima,” katanya.

Kata Ali Nurdin, Pemprov Banten tidak bisa semena-menta dalam mengalokasikan anggaran jika tidak ada perda sebagai landasan hukum yang berlalu di daerah.

“Kalau mau mengalokasikan anggarana kalau enggak ada perda enggak bisa, memberi fasilitasi aula atau MCK atau sanitasi pesantren, kalau ada perda enak,” ujarnya.

Menurutnya, terkiat dengan desa, zakat San juga pondes di banten perlu ada perhatian lebih dari pemerintah. “Di banten samgat Luarbiasa terhadap pesantren, jangan-jangan pesantren kita terbesar provinsi harus hadir, kalaupun ada Perubahan konten kita akan bahas itu,” ujarnya.

“Kalau zakat, PNS DPRD dan lainnya kita bisa ambil zakatnya, biar kita hadir terhadap pengelolaan zakat dan itu untuk pemberdayaan masyakat. Pemberdayaan masyakat desa ada UU uang yang selama kita berikan ternyata masih banyak kebutuhan lain di desa, ada 1 desa kita Haris hadir disitu banyak pemberdayaan lainya yang bisa hadir,” sambungnya.

Dirinya berharap, Gubernur Banten dapat menerima demi kebaikan rakyat Banten. “Kebetulan saya ketemu dengan FSPP tadi, saya sampaikan agar ada komuniasi dengan gubernur urgensinya perda ponpes, PDIP juga akan audiensi juga dengan FSPP rencananya,” ujarnya.

Ketua Fraksi PDIP, Muhlis mengatakan hal yang sama dengan fraksi lain, menurutnya pada saat harmonisasi di Bapemperda pihak eksekutif tidak menolaknya. Dirinya juga merasa heran atas pandangan dari Gubernur Banten yang seakan-akan menolak Raperda tersebut.

“Kan proses Raperda ada harmonisasi di bapamperda, kok ini baru sekarang. Kalau engga penting gak di undang lkan seperti Jawa barat. Ini keberpihakan Pemeirntah terhadap ponpes dan lainnya,” katanya.

Kata Muhlis, pihaknya akan menanyakan kepada gubernur Banten alasan penolakan Raperda inisiasi DPRD tersebut. “Kita akan menanyakan, kenapa menolak baru sekarang, termasuk kita meminta masukan ke semuanya,” ungkapnya.

Ketua Fraksi PKS, Juheni mengatakan hal senada dengan fraksi lain. Namun dirinya juga merasa heran atas penolakan pada saat paripurna, padahal sebelumya telah ada proses yang melibatkan Pemprov Banten.

“Itu kan ada 3, yang belum jelas yang mana, artinya tim dari gubernur enggak becus kenapa ditolak di paripurna, bilang aja kalau melanggar aturan berapa dan berapanya pada saat Bapemperda, kasih alasan kenapa ditolak, di Bapemperda udah dibahas,” katanya.

“Kalau enggak penting enggak bakal dibahas oleh dewan, pertama masyakat desa pasti kita kadang-kadang kalau pemerintah bicara desa sayang anggaran masuk ke desa. Kaya dulu alokasi dana desa padahal kita ingin desa berdaya di bimbing dapat perhatian,” sambungnya.

Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan fraksi lain untuk memperjuangkan tiga Raperda tersebut. “Kita ingin koordinasi dengan fraksi lain. Untuk menperjuangan 3 Raperda ini di Lajut,” tutupnya.

Beda hal dengan ketua Fraksi Grindra. Agus mengaku gubernur Banten tidak menolak Raperda inisiasi DPRD, namun kata ia Gubernur meminta untuk dikaji kembali.

“Kami menganggap bahwa gubernur banten tidak menolak Raperda tersebut, hanya meminta untuk dikaji kembali. Kami akan terus berkoordinasi, melalui pansus,” ujarnya. (Red)


Share this article

Related posts