KABUPATEN TANGGERANG (leonews.co.id) – Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid meminta seluruh perangkat daerah menguatkan penggunaan transaksi nontunai pada tata keuangan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Hal tersebut diungkapkan Bupati Maesyal Rasyid saat membuka acara Rapat Koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Hotel Lemo, Gading Serpong Kec. Kelapa Dua, Jum’at (26/09/25).
“Sekali lagi tinggalkan jauh-jauh proses transaksi secara manual baik itu pajak maupun retribusi termasuk tata kelola keuangan. Tidak ada lagi di Kabupaten Tangerang yang menggunakan transaksi manual. Ini upaya kita untuk meningkatkan pelayanan dari sisi ketertiban dan kecepatan dan keterbukaan transaksi,” tegas Bupati Maesyal Rasyid.
Menurut dia, transaksi digital berupa Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang telah digulirkan harus terus ditingkatkan, diperluas dan dikuatkan implementasinya. Sistem ETPD tersebut merupakan bagian penting dari transformasi tata kelola pemerintahan menuju arah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.
“Program ini telah masuk dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang 2025-2029, khususnya dalam mendukung misi pertama, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Dengan sistem ETPD, seluruh transaksi pendapatan maupun belanja daerah diarahkan berbasis digital, sehingga lebih cepat, aman, transparan, akuntabel serta efisien,” ungkapnya.
Lebih lanjut, dia juga menambahkan program penguatan dan perluasan transaksi digital yang dilakukan tersebut juga bertujuan untuk mempermudah pelayanan dan meringankan beban masyarakat.
“Ini bukti Pemerintah Kabupaten Tangerang hadir. Alhamdulillah transaksi digital ini sudah merambah ke pasar-pasar. Bapenda juga inovasinya cukup banyak terkait dengan keterbukaan sistem pendapatan dan belanja di Kabupaten Tangerang berbasis elektronik,” ujarnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang adalah Slamet Budhi Mulyanto mengatakan pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dan menguatkan kanal-kanal digital agar semakin merata di seluruh kecamatan dan perangkat daerah. Selain itu pihaknya juga akan merancang berbagai insentif khusus bagi para pengguna transaksi digital.
“Tahun 2025 ini menjadi pondasi layanan digital yang fokus pada pembangunan sistem dasar pembayaran pelunasan tanah mulai bank, e-wallet maupun juga marketplace, implementasi Qris untuk pembayaran PBB dan integrasi SPPT online dalam aplikasi Tangerang,” jelasnya. (Red03)