SERANG (leonews.co.id) – Jargon “Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi” milik pasangan Andra Soni – Dimyati Natakusumah lagi ditantang publik nih.
Pasalnya, Pemprov Banten baru saja mengetok kesepakatan awal draf APBD 2027 dengan angka fantastis mencapai Rp9,51 triliun. Publik pun kompak mewanti-wanti panitia anggaran agar tidak menyisipkan ‘proyek titipan’ yang rawan dikorupsi.
Bukan tanpa sebab, publik masih ingat dengan rentetan temuan BPK RI soal proyek-proyek infrastruktur desa di Banten sebelumnya yang ketahuan gak sesuai spesifikasi kontrak.
Masalah ini dinilai jadi tamparan keras buat performa lembaga di bawah kepemimpinan Andra Soni.
Pengamat kebijakan publik Banten, Darmawan Hadiguna, langsung angkat bicara mengenai situasi panas ini.
Saat diwawancarai di Tangerang Selatan, Minggu (16/8/2026), Darmawan mengingatkan agar gubernur tidak kendor mengawasi anak buahnya di semua dinas.
“Sejumlah temuan BPK tersebut adalah fakta bahwa pengawasan penggunaan anggaran di lembaga pemerintahan Andra Soni harus semakin ditingkatkan. Jangan sampai anti korupsi pasangan Andra – Dimyati ini jadi cemoohan,” cetus Darmawan.
Menurutnya, kalau Andra Soni serius dengan visinya, pengawasan ketat harus dimulai sekarang, pas draf anggarannya lagi digodok! (Wisnu Bangun)