JAKARTA (leonews.co.id) – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bacakan pidato nota keuangan, Selasa16 Agustus 2022, pukul 13.00 WIB. Pidato tersebut berisi rangka pengantar atas RUU APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Tahun Anggaran 2023 beserta keuangannya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023 akan dirancang agar mampu menjaga fleksibilitas dalam perekonomian dan ketidakpastian global yang terjadi (Shock Absorber). Presiden Jokowi meminta agar APBN dijaga, supaya kredibel dan sehat.
“APBN 2023 harus didesain untuk bisa mampu tetap menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak yang terjadi, ini sering menyebutnya sebagai Shock Absorber. Namun, Bapak presiden meminta agar APBN tetap di jaga supaya tetap kredibel dan sustainable atau Sehat, ini adalah kombinasi yang harus dijaga,” jelas Sri Mulyani.
Sri Mulyani menyebutkan dengan adanya kenaikan inflasi yang sangat tinggi di negara, maka terjadi reaksi dari sisi kebijakan moneter dan likuiditas yang diperketat, sehingga memacu capital outflow dan volatilitas di sektor keuangan.
Menkeu bersama dengan Gubernur Bank Indonesia terus meramu kebijakan fiskal dan moneter yang fleksibel, namun pada saat yang sama juga efektif dan kredibel.
Menurut Sri, perekonomian Indonesia pada tahun 2022 tumbuh sangat baik yang antara lain, terlihat dari pertumbuhan ekonomi kuartal II Tahun 2022 yang mencapai 5,44%. Angka tersebut berada di atas perkiraan optimistis pemerintah yang mematok pertumbuhan ekonomi kuartal II sebesar 5,2%.
Untuk itu, Menkeu mendorong agar pertumbuhan ekonomi dapat terus dijaga, terutama berkaitan dengan faktor-faktor di sisi domestik, karena situasi global penuh ketidakpastian. Seperti diketahui, faktor dalam negerinya adalah konsumsi dan investasi serta belanja pemerintah.
“Bapak presiden minta, untuk tahun 2022 seluruh kementerian/lembaga, fokus merealisasi belanja pemerintah dan terutama dipakai untuk membeli produk yang memiliki kandungan lokal tinggi, dalam hal ini produk dalam negeri Bangga Buatan Indonesia. Semuanya akan bisa mendukung pemulihan ekonomi yang semakin kuat dikuartal tiga dan kuartal keempat pada saat lingkungan global sedang mengalami kecenderungan gejolak,” kata Sri.
Dari sisi belanja negara, Menkeu menyebut pihaknya akan tetap mendukung berbagai program prioritas nasional, yakni pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai prioritas utama, pembangunan infrastruktur termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN), serta penyelenggaraan Pemilu.
“Kita akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah, untuk bisa mendukung berbagai program prioritas nasional dan dari sisi pembiayaan seperti, akumulasi dari Dana Abadi Pendidikan yang akan terus dikelola sebagai warisan untuk generasi yang akan datang, maupun sebagai mekanisme untuk Shock Absorber, ” ucapnya.
Sri menuturkan, pendapatan penerimaan pajak pemerintah dari komoditas sangat tinggi pada tahun ini, mungkin tidak akan terulang pada tahun depan. Pemerintah memproyeksikan Rp. 279 Triliun penerimaan pajak yang berasal dari komoditas, hanya dengan bea cukai pada tahun 2022 mendapatkan Rp. 48,9 Triliun dan tidak akan terulang pada level yang sama. (Haeqal/Red02)