(leonews.co.id) – Sejak pagi 22 Mey 2019 hingga tengah malam, Ibukota Republik Indonesia (RI) di DKI Jakarta, sudah terkonsentrasi adanya puluhan ribu massa yang akan melakukan aksi damai. Mereka ini, bagian dari massa yang ingin menyampaikan aspirasi penolakan hasil Pemilu 2019 yang dinilai telah terjadi Kecurangan Terstruktur, Sistematis dan Masif.
Namun Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Fadli Zon membantah anggapan bahwa pengunjuk rasa yang menolak hasil Pilpres 2019 merupakan pendukung pasangan calon nomor urut 02. “Saya kira itu masyarakat umum yang mempunyai hak untuk lakukan demonstrasi,” ujar Fadli di kediaman pribadi Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2019).
Menurutnya, massa pengunjuk rasa tak lagi bisa diberikan label pendukung pasangan calon tertentu. Ia menilai, demonstran yang melakukan aksi merupakan masyarakat yang peduli dengan ketidakadilan selama penyelenggaraan pilpres.
Fadly menyebutkan bahwa massa tidak dimobilisasi, mereka datang dari mana-mana. Tidak ada pengerahan dalam arti mereka dibiayai, difasilitasi dan sebagainya dan itu dijamin oleh konstitusi. “Rakyat memiliki hak mengambil sikap atas hasil Pemilu 2019. Jadi rakyat yang memiliki sikap. Itukan ada yang memilih, yang memilih tentu mempunyai sikap terhadap itu, yang memilih kan puluhan juta,” ujar Fadli.
Dia menyebutkan, kesalahan terjadi mulai dari TPS saat pemungutan suara, surat suara tercoblos, netralitas aparatur negara, hingga proses rekapitulasi di KPU pusat. Belum lagi persoalan teknis yang sering dialami KPU, hingga capres-cawapres 02 yang selalu jadi korban salah input data C1.
Gara-gara salah input, suara Prabowo-Sandiaga yang yang bersaing dengan Jokowi-Ma’ruf Amin, awalnya unggul berbalik kalah. Walau pada akhirnya kesalahan itu diakui KPU dan diperbaiki.
Tidak hanya itu, persoalan teknis yang sering dialami KPU, hingga capres-cawapres 02 yang selalu jadi korban salah input data C1. Gara-gara salah input, suara Prabowo-Sandiaga yang awalnya unggul berbalik kalah. “Jadi ada pemikiran terserah, kita kembalikan kepada rakyat kalau kecurangan itu tidak segera diperbaiki. Saya kira kita masih ada waktu memperbaiki ini,” katanya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan presiden dan wakil yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, dituding sebagai biang keladi dari kecurangan hingga menimbulkan gejolak aksi yang disebut sebagai people power.
Dalam acara kampanye akbar Prabowo Subianto yang berpasangan dengan pengusaha muda Sandiaga Uno di Gelora Bung Karno, Jakarta, 7 April 2019 mengingatkan bahwa seruan people power itu bukan untuk bertindak anarkis, melainkan sikap protes rakyat andai terjadi kecurangan pemilu.
Pengunjuk rasa 22 Mey, menganggap bahwa penyelenggaraan pemilu 2019 yang berlangsung pada 17 April 2019 dinilai penuh kecurangan. Mereka bergerak dari daerah masing-masing menuju Ibu Kota Jakarta.
Tak hanya mereka yang tinggal di Pulau Jawa, dari Sumatera, Kalimantan hingga Sulawesi bergerak menuruti seruan aksi ‘people power’ berencana akan mengepung kantor pusat Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta di Jakrta Pusat.
Titik kumpul massa yakni Monument Nasional (Monas) yang terletak persis di depan Istana Negara yang juga berdekatan dengan Balaikota DKI Jakarta serta sejumlah kantor kementerian RI.
Untuk mengantisipasi bentrok, aparat keamanan Polri yang bergabung dengan TNI sudah juga menjaga secara ketat jalur-jalur yang memungkinkan akan dilalui oleh peserta aksi yang datang dari berbagai daerah.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, sebanyak 34 ribu personel TNI-Polri disiagakan untuk melakukan pengamanan Ibu Kota menjelang hingga saat pengumuman hasil rekapitulasi nasional Pilpres 2019 oleh KPU. “Hampir mencapai 34 ribu pasukan TNI-Polri. Dengan jumlah pasukan sebesar itu memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat Jakarta khususnya,” katanya.
Dari Sumedang-Jawa Barat menuju Jakarta, pihak Polres setempat sudah melakukan penyekatan di wilayah perbatasan Sumedang-Bandung, yakni di Kecamatan Jatinangor dan di wilayah menuju pintu Tol Cipali, di Tolengas, Kecamatan Tomo. Pihak kepolisian mengaku penyekatan dilakukan untuk meminimalisasi pengerahan massa sekaligus melakukan pemeriksaan barang bawaan warga yang hendak bertolak menuju Ibu Kota Jakarta.
Di Kota Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sejumlah obyek vital dijaga ketat aparat TNI-Polri. Puluhan anggota Brimob dan TNI tampak berjaga-jaga di Stasiun Rangkasbitung.
Polda Jatim terus mendeteksi gelombang massa yang disinyalir akan berangkat menuju Jakarta. Puluhan personel gabungan menggelar sweeping di Terminal Purabaya Sidoarjo, Sabtu (18/5/2019) malam.
Petugas melakukan pemeriksaan terhadap penumpang bus yang akan berangkat ke Jakarta untuk menggelar aksi menolak hasil pemilu 22 Mei 2019. Selain melibatkan personel polisi dari Polresta Sidoarjo, aksi sweeping juga melibatkan personel dari Kodim Sidoarjo, Satbrimob Polda Jawa Timur, dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
Di Bandara Adi Soemarmo Solo juga dilakukan peningkatan pengamanan. Sejumlah anggota TNI AU tampak berjaga-jaga di sejumlah lokasi.
Di Surabaya, Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengeluarkan surat edaran untuk meliburkan sekolah-sekolah mulai dari TK hingga SMP negeri dan swasta. Surat edaran yang ditujukan kepada kepala sekolah, mulai dari jenjang TK hingga SMP tersebut dikeluarkan, Senin (20/5/2019), atau dua hari menjelang penghitungan hasil pemilu 2019, oleh Dinas Pendidikan setempat.
Alasan penerbitan surat edaran untuk lembaga pendidikan itu, sehubungan dengan persiapan evaluasi kegiatan pembelajaran semester II tahun pelajaran 2018/2019, serta dalam rangka pengisian Rapor Online pasca Penilaian Akhir Semester. Bunyi surat edaran itu, antara lain bersama ini dimohon bantuan saudara untuk menyampaikan kepada orang tua siswa bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 siswa belajar di rumah dengan tetap diawasi atau didampingi oleh anggota keluarga masing-masing.
Antisipasi kericuhan didaerah sudah teratasi. Namun bentrok massa di Jakarta tak dapat dihindari.
Menurut keterangan Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal, Polisi terlibat saling serang dengan para perusuh sejak Selasa 21 Mey dini hari hingga Rabu, 22 Mei 2019 subuh.
Kerusuhan 22 Mei terjadi setelah massa pro Prabowo berunjuk rasa di depan Bawaslu pada Selasa, 21 Mei 2019. Massa pengunjuk rasa sudah pulang sejak pukul 21.00. Namun sekitar pukul 23.00 kericuhan terjadi karena ada sekelompok massa yang masih berada di sekitar Bawaslu.
Iqbal menerangkan bahwa aksi massa demo 22 Mei di Gedung Bawaslu mulanya berlangsung kondusif. Bahkan, dia mengatakan aparat dan peserta aksi sempat menjalani ibadah shalat Tarawih berjamaah. Lantas, sekitar pukul 21.00 WIB, Kapolres Metro Jakarta Pusat mengimbau massa aksi untuk membubarkan diri. Massa pun patuh dan membubarkan diri secara kondusif.
Tiba-tiba sekitar pukul 23.00 kata Iqbal, di depan Bawaslu, muncul kelompok massa yang tak jelas asalnya. Mereka melakukan tindakan provokatif dan anarkis dengan berusaha merusak security barrier dan memprovokasi petugas.Sesuai dengan SOP bahwa tidak boleh lagi massa aksi setelah larut malam, petugas TNI dan Polri menghalau.
Namun massa tersebut di beberapa ruas jalan di halau ke jalan Sabang dan Wahid Hasyim. Namun tindakan ini, mendapat perlawanan dan penyerangan dari kelompok massa.”Petugas tidak hanya dimaki-maki dengan kata-kata, tapi juga dilemparan batu, molotov, petasan ukuran besar ke arah petugas,” tutur Iqbal.
Sekitar pukul 02.45 WIB, muncul Massa Lain di KS Tubun. “Sekira pukul 02.45 WIB, ada sekelompok massa yang lain dari massa yang tadi, massa yang tadi sudah terurai,” tutur Iqbal.
Usai 58 orang terduga provokator berhasil diamankan, sekitar pukul 03.00 WIB muncul lagi massa tak dikenal, di sekitar Jalan KS Tubun, Petamburan, Jakarta Pusat. Polisi menduga kelompok massa ini sudah di-setting.
“Pada saat bersamaan pada pukul 03.00 WIB ada lebih kurang massa yang berkumpul di KS Tubun. Kalau kita duga massa tersebut sudah dipersiapkan dan di-setting, seperti biasa kami melakukan imbauan pendekatan, Kapolres Metro Jakarta Barat,” katanya.
03.00 WIB: Massa Menyerang Asrama Brimob
Dibantu oleh beberapa tokoh masyarakat pemuka Front Pembela Islam (FPI), polisi terus berusaha meredakan aksi massa ini. Namun, kelompok massa justru menyerang asrama Polri dengan batu, bom molotov, petasan dan botol.
“Dibantu tokoh-tokoh masyarakat pemuka-pemuka FPI, karena di situ markas FPI, Alhamdulillah ada komunikasi. Namun seketika itu juga massa tersebut bergerak ke arah asrama Polri di Petamburan, dan mereka menyerang asrama tersebut dengan batu, molotov petasan botol-botol yang ada, memang ada piket di situ, SOP ada piket, asrama Brimob dan polisi-polisi pada fungsi lain. Dihalau dengan gas air mata massa bukannya mundur tapi terus masuk ke asrama melakukan pengrusakan asrama, ini yang brutal lagi, membakar beberapa kendaraan yang diparkir di sana, baik itu kendaraan pribadi maupun kendaraan dinas,” kata Iqbal.
Dari aksi massa ini, diketahui orang-orang dari bagian kelompok massa mengalami luka-luka. Di satu sisi, beberapa kendaraan dilaporkan rusak.
“Mobil yang rusak 11 unit, dengan kerusakan bervariasi kaca depan bodi dan lain-lain, dan mobil yang terbakar 14 unit, truk dalmas satu, tiga mobil dinas K-9, dan 11 unit mobil umum,” tuturnya.
Iqbal memastikan terdapat 11 orang terduga provokator sudah diamankan di Polda Metro Jaya untuk diperiksa.
Polisi menduga sejumlah massa yang melakukan kerusuhan berasal dari luar Jakarta. Mayoritas diduga berasal dari Jawa Barat, Banten dan Jawa Tengah. Selain itu, Iqbal mengatakan polisi menemukan bukti berupa satu mobil ambulance berlogo partai berisi batu dan alat-alat. Diduga batu dan alat tersebut adalah amunisi massa untuk menyerang polisi.
“Ada bukti-bukti. Ada satu ambulans, saya tidak akan sebutkan partainya, penuh dengan batu dan alat-alat. Ada juga massa tersebut masih menyimpan amplop dan kami sita, Polda Metro Jaya sedang kami dalami,” ujarnya.
Iqbal juga menyebut massa yang melakukan penyerangan pada waktu dinihari itu, bukanlah massa spontan, melainkan massa yang sudah didesain.
“Dari rangkaian tadi massa aksi damai, bahwa peristiswa dini hari tadi adalah bukan massa spontan, bukan massa spontan, bukan peristiwa spontan tapi perisitwa by design, peristiwa settingan,” ungkapnya.
Dari peristiwa itu, dikabarkan tujuh orang meninggal, sementara 200 orang lainnya terluka. Massa pro Prabowo yang menamakan diri Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) kembali berunjuk rasa di Bawaslu pada 22 Mei.
Meski demikian, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko meyakini biang Kerusuhan 22 Mei itu bukan dari kelompok pendukung pasangan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.
Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan jumlah korban meninggal dunia akibat kerusuhan 22 Mei kekinian mencapai 8 orang. Sedangkan 737 orang mengalami luka-luka. “Korban yang meninggal jumlahnya terbaru adalah 8 orang,” kata Anies.
Berikut daftar nama korban yang meninggal dunia berdasar data Dinkes DKI Jakarta per Kamis (23/5/2019) pukul 11:00;
- Farhan Syafero, pria, 31 th.
Alamat : Depok, Jabar. Meninggal di RS Budi Kemuliaan (jenazah dirujuk ke RSCM)
Tanggal 22 Mei 2019 - M. Reyhan Fajari, pria, 16 th.
Alamat : jl. Petamburan 5, RT 010/05, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Meninggal di RSAL Mintoharjo Tanggal 22 Mei 2019 - Abdul Ajiz, pria, 27 th.
Alamat : Pandeglang, Banten. Meninggal di RS Pelni
Tanggal 22 Mei 2019 - Bachtiar Alamsyah, pria.
Alamat : Batu ceper, Tangerang. Meninggal di RS Pelni
Tanggal 22 Mei 2019 - Adam Nooryan, pria, 19 th.
Alamat : Jl. Sawah Lio II gg 3 no 6A RT 6/1 Jembatan 5, Tambora. Meninggal di RSUD Tarakan
Tanggal 22 Mei 2019 - Widianto Rizky Ramadan, pria, 17 th.
Alamat : jl. Slipi Kebon Sayur, Kemanggisan, Slipi. Meninggal di RSUD Tarakan - Tanpa Identitas, Pria
Meninggal di RS Dharmais Tanggal 22 Mei 2019 - Sandro, pria, 31 th
Meninggal di RSUD Tarakan Tanggal 23 Mei 2019 (pasca rawat sejak 22 Mei 2019.
Sebelumnya pihak kepolisian juga mengamankan terkait kasus maker. Mereka masing-masing Eggi Sudjana dan Lieus Sungkharisma. Sementara tokoh lainnya, seperti Kivlan Zein, Permadi, Amien Rais dan Bachtiar Nasir masih berstatus saksi di kasus makar.
Sebelum tanggal 22 Mey 2019 sejumlah pentolan pendukung Prabowo-Sandiaga, diantaranya Ustaz Sambo, Ustaz Haikal Hasan, Toto Utomo dan beberapa tokoh lain yang terafiliasi sebagai pendukung Prabowo-Sandi, tersandung kasus ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong.
Polisi menegaskan penyidik juga menjunjung tinggi profesionalitas dalam melakukan penyelidikan sebuah kasus. Jika memang ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam penyidikan yang dilakukan penyidik, ada mekanisme konstitusional yang bisa ditempuh.
“Kan ada mekanisne konstitusionalnya, bisa diuji di ranah sidang praperadilan, dibuka di situ, apakah langkah-langkah penyidik sudah betul apa tidak. Jadi ya silakan sebagai warga negara Indonesia yang baik harus menghargai bahwa ini adalah negara hukum, dengan segala bentuk macam konstitusi harus dihargai,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 14 Mei 2019.
Di luar kasus hukum yang menjerat sejumlah pentolan aksi ‘people power’, polisi juga mengklaim ada penumpang gelap dalam rencana aksi massa di kantor KPU 22 Mei. Bukan main-main, mereka yang menumpang aksi ‘people power’ itu datang dari kelompok teroris, yang menarget kantor KPU sebagai sasaran teror bom.
Itu sebabnya, Detasemen Khusus Antiteror Polri sepekan terakhir gencar menangkapi sejumlah terduga teroris di wilayah Bekasi, Bogor dan Lampung. Polisi menduga kelompok teroris yang berafiliasi jaringan ISIS ini akan beraksi pada 22 Mei.
Caatan ini di rangkum dari sejumlah media massa online.
Disusun oleh Wisnu Bangun