SERANG (leonews.coid) – Bongkar pasang jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, terus dilakukan selama dua tahun terakhir. Gubernur Banten Wahidin Halim menyebutkan, upaya tersebut sebagai reformasi birokrasi dan program prioritas.
“Reformasi birokrasi dilakukan untuk merubah mindset ASN, dari yang sebelumnya ingin dilayani agar menjadi melayani masyarakatnya. Mudah-mudahan cara ini akan memotong mata rantai peluang terjadinya korupsi yang dilakukan ASN,” kata Wahidin, Rabu (15/5/2019).
Dia menyebutkan upaya yang dilakukannya tidak mudah dan penuh tantangan. “Walau dalam perjalannya banyak tantangan, tapi saya nggak takut karena niat saya teguh ingin membangun Banten,” jelasnya.
Menurutnya dalam menempatkan posisi jabatan di lingkungan Pemprov Banten, pihaknya menggunakan tahapan seleksi yang cukup ketat. “Selain saya terapkan sistem open bidding, assesment dan penempatan tugas sesuai kompetensi dan track record, juga ada reward untuk ASN yang memang disiplin dan mampu memenuhi target kinerja seperti pemberian tunjangan kinerja yang sesuai,” tuturnya.
Untuk membangkitkan semangat anti korupsi pada pegawainya, selama dua tahun ini terus dilakukan upaya-upaya preventif. Seperti penerapan sistem Simral dengan menggandeng KPK, pelibatan BPKP dalam pembentukan satgas pengawasan internal, hingga pemangkasan-pemangkasan anggaran pada kegiatan-kegiatan yang tidak perlu.
Yang terbaru, Jumat 22 Februari 2019 sebanyak 202 pejabat Eselon III dan IV untuk jabatan administrator, pejabat pengawas UPT, Direktur UPT RSUD Banten dan cabang dinas dirotasi. Sedangkan sebelumnya, di penghujung tahun 2018 belasan pejabat dari masing-masing SKPD di lingkungan Pemprov Banten di nonjobkan karena berbagai kasus pelanggaran.
“Itu mah kaitannya absen dua bulan engga masuk-masuk, kawin lagi, ada yang pake uang negara, disidang dia harus kembalikan (uang negara), nonjobkanlah,” ujar Wahidin, kepada wartawan.
Wahidin menyebutkan, ketika kita ingin memberantas korupsi, biasanya ditinggalkan sendirian. Tapi ketika mau melakukan korupsi, semua berdatangan dan ikut membantu. “Tapi, saya yakin masyarakat Banten tidak ingin menderita lagi karena menjadi korban dari koruptor,” tegas Gubernur.
Wahidin meyakini akibat ketegasannya itu, banyak pihak yang merasa terganggu kepentingannya. “Makanya, mereka yang selama ini tertekan karena tidak bisa sewenang-wenang dan merasa terganggu kepentingannya, melakukan tindakan untuk menghentikan langkahnya untuk memberantas korupsi,” lanjutnya lagi.
Dari semua itu kata Wahidin, yang paling berat memang membangun SDM, karena harus merehabilitasi mindset SDM-nya. “Kalau ASN sudah bisa mengubah dirinya menjadi ASN melayani, maka masyarakat juga akan berubah dengan sendirinya,” katanya. (Red-01)