leonews.co.id
Kabar 34 Provinsi

Kanwil BPN Banten Rakor Dengan Kepolisian, Cegah Mafia Tanah

SERANG (leonews.co.id) – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten dan empat satuan kerja Provinsi Banten, masing-masing Pertanahan Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kantor Pertanahan Kota Tangerang serta kepolisian melakukan rapat koordinasi. Rapat yang berlangsung di Hotel Horison Ultima Ratu Serang pada hari Selasa (15/09/2020) itu, untuk melakukan pencegahan dan memberantas semua aksi yang kemungkinan akan dilakukan oleh mafia tanah.

Selain dihadiri Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Andi Tenri Abeng, hadir juga Kapolda Banten Fiandar, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan pada Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN Daniel Adityajaya.

Ada juga Direskrimum Polda Banten Martri Sonny, perwakilan dari Direskrimum Polda Metrojaya, jajaran Polda Banten, jajaran Polda Metrojaya.

Tidak ketinggalan rapat koordinasi itu, hadir pula para Kepala Kantor Pertanahan di 4 (empat) satuan kerja Provinsi Banten, masing-masing Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Kantor Pertanahan Kota Tangerang dan Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan beserta jajarannya.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Andi Tenri Abeng menyebutkan, rapat tersebut untuk menganalisis sengketa, konflik atau perkara yang terindikasi ada keterlibatan mafia tanah. “Setelah ini akan diselenggarakan FGD dengan melibatkan kejaksaan karena sudah ada MoU Tripartit agar kasus-kasus terindikasi adanya keterlibatan mafia tanah dapat lebih cepat dituntaskan,” ujarnya.

Tenri Abeng mengaku bahwa koordinasi tersebut, merupakan kegiatan yang sangat strategis dalam pencegahan dan pemberantasan mafia tanah serta menunjang kegiatan ekonomi dan investasi. “Kita akan lakukan shock terapi pada mafia tanah yang mempengaruhi, menghambat penanganan dan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara di Provinsi Banten,” tegasnya.

Sementara Kapolda Banten Fiandar dalam kesepatan itu menyampaikan, “Polisi hadir di sini sebagai pihak yang berkepentingan memberikan masukan, karena konflik pertanahan bisa berpotensi menjadi konflik yang luas jika tidak diantisipasi. Anggota harus bekerja maksimal, berdiskusi dan berkoordinasi merumuskan kasus yang terindikasi ada keterlibatan mafia tanah,” tuturnya.

Sedangkan, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN Daniel Adityajaya menjelaskan, dari empat target di Provinsi Banten, sudah ada 3 target yang saat ini dalam tahap penelitian, ekspose, rapat mediasi, gelar dan masih ada 1 target yang hari ini akan dicari. Daniel juga berharap penyelesaian kasus-kasus tersebut dapat tuntas akhir tahun,

Disebutkannya, modus operandi mafia tanah yang banyak terjadi yaitu pemalsuan atas hak, menguasai tanah secara ilegal, mencari legalitas ke pengadilan. Lainnya yakni dengan cara, jual beli di hadapan PPAT namun tidak menguasai fisiknya, pemufakatan antara pemilik dana dan makelar.

Modus lainnya, dengan cara kuasa mutlak pada PPJB lunas namun kenyataanya belum lunas, kejahatan penggelapan, pemalsuan surat kuasa, hilangnya warkah tanah yang tentu saja melanggar KUHP dan undang-undang kearsipan. (Advertorial/Nasri)

Kirimkan berita di sini
email : redaksileonews01@gmail.com
WA : 085311123401
.

Related posts