SERANG (leonews.co.id) – Gubernur Banten Wahidin Halim, menanggapi dingin soal tudingan korupsi pengadaan lahan SMK yang terjadi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Banten. Wahidin mengatakan, pihaknya menerima segala jenis kritikan, masukan dan saran dalam penyelenggaraan program pendidikan, tapi tentunya yang memiliki substansi yang lebih baik kedepan.
Terkait aksi yang dilakukan organisasi mahasiswa dalam peringatan Hardiknas, Wahidin menyarankan agar aspirasi yang disampaikan tidak mengandung fitnah. Apabila fitnah tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya, Dia meminta kepada unsur berwajib, untuk tidak menjadi informasi dan pendidikan menyesatkan bagi masyarakat Banten.
“Jika itu fitnah, saya tidak akan biarkan. Karena fitnah hanya memberikan pendidikan yang buruk pada generasi sekarang,”ujarnya.
Sebelumnya, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jabotabek-Banten membawa sebundal berkas sebagai laporan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, saat memperingati Hardiknas Kamis, 2 Mei 2019. Dalam laporan yang diterima oleh Kasi I Intel Kejati Banten itu, disebutkan tentang dugaan korupsi yang telah terjadi Dindikbud Banten dengan jumlah miliaran rupiah di tahun 2017 dan 2018. Selain Dindikbud Banten, Kelompok Mahasiswa ini, juga melaporkan dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Banten.
Sementara Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, bahwa Gubernur bersama Wakil Gubernur telah berupaya optimal untuk memberikan pendidikan berkualitas namun terjangkau bagi masyarakat Banten melalui program pendidikan gratis bagi SMA/SMK yang menjadi kewenangan provinsi.
“Termasuk pada infrastruktur pendidikannya yakni sarana prasarana bangunan yang memadai. “Saat meninjau UNBK kemarin, saya lihat sudah lebih baik. Dan saya sudah sampaikan kepada Kepala Dindikbud agar pada tahun ini maksimalkan lagi yang menjadi prioritas sektor pendidikannya,” tutur Wagub. (Red 01)