Serang, (leonews.co.id) – Gubernur Banten Wahidin Halim lakukan rapat Evaluasi PPDB Tahun Ajaran 2020/2021 dengan PLT. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan M. Yusuf dan Kepala Sekolah SMA/SMK se-provinsi Banten.
Gubernur Banten menjelaskan, kegiatan ini di selenggarakan supaya siswa/siswi yang tercecer akibat keterbatasan ekonomi maupun fasilitas. “Prinsip saya tidak mau ada di antara siswa/siswi yang tercecer. Bila perlu kita anggarkan dan kita bantu.” Jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur WH instruksikan Plt. Kepala dinas pendidikan dan Kebudayaan untuk menginformasikan beberapa banyak siswa atau siswi yang tidak punya HP dan berapa banyak siswa/siswi yang tidak terjangkau aplikasi dari sistem yang dikembangkan dinas pendidikan saat ini.
“Keluhan untuk sikapi yang berkaitan dengan masalah siswa/siswi yang tidak punya HP, Yang di daerahnya tidak ada sinyal. Karena itu, dinas pendidikan saya perintahkan untuk segera merumuskan tindakan dan sikap apa yang akan kita lakukan.” Tambahnya.
Sampai bulan Desember pihaknya menjamin aktivitas kegiatan pemerintah, termasuk didalamnya adalah para guru dan guru honorer dan dana bos tidak boleh diganggu juga tidak boleh direlokasi dan direfocusing. “Doakan saja, saya sudah meniatkan diri yang terbaik bagi pendidikan di Banten, termasuk kesejahteraan para guru dan guru honorer. Untuk pendidikan tetap harus dipertahankan, tidak boleh diotak-atik dan tidak boleh diganggu. Dan saya akan tetap memantau dan meminta untuk berkomitmen bahwa pendidikan harus tetap berjalan dalam kondisi apapun.” Tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur menjelaskan tentang pemindahan RKUD dari Bank Banten ke Bank BJB. Tindakan ini untuk menyelamatkan keuangan daerah. Ketidakmampuan Bank Banten untuk menyalurkan kas daerah karena kondisinya dalam keadaan tidak punya modal, sehingga gagal bayar.
“Saya tidak ingin para kepala sekolah, guru, guru honorer, honorer pemda, ASN, dan para perangkat aparatur daerah lainnya tidak mendapatkan atau keterlambatan gajinya gara-gara pelayanan Bank Banten tidak optimal. Oleh karena itu, semua bentuk penerimaan dan pengeluaran melalui Bank BJB.” Tuturnya.
Dijelaskan, pihaknya tidak ingin penyelenggaraan pemerintahan terhenti. Para pegawai pemda, ASN dan sebagainya tertunda dalam penerimaan gaji. Kalau tidak dipindahkan, Pemprov Banten tidak mempunyai dana sedikitpun untuk membayar gaji dan pegawai aparatur pemerintahan.
“Langkah penyelamatan ini agar pemerintah tetap berlangsung. Agar guru honor tetap terlindungi, kegiatan belajar tetap berjalan, pemerintah dan layanan masyarakat tetap berjalan, penanganan Covid-19 bisa efektif dan agar bantuan keuangan kita juga bisa diterima oleh masyarakat dan semua kegiatan pemerintah bisa berjalan normal. Kita berharap Allah memberikan hidayah pintu kebenaran kita sekalian.” Pungkasnya. (Red)