SERANG, ( leonews.co.id ) – “Serang itu ibukota provinsi, jadi syarat menjadi ibukota harus ada. Jalan yang bagus dan lebar, bersih, saluran bersih, tanaman indah dan bagus, serta tertib dan teratur.”
Demikian diungkap Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menjawab pertanyaan wartawan usai membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Provinsi Banten di Hotel Swiss Bell Inn Cikande, Kabupaten Serang (Rabu, 18 Desember 2019).
Gubernur WH menegaskan, pihaknya mendorong Kota Serang sebagai ibukota provinsi selayaknya kota lain sebagai ibukota provinsi. Dengan tersedianya fasilitas air minum, ruang terbuka hijau, fasilitas transportasi, pengelolaan sampah, saluran air, dan menjadi kota wisata.
“Bisa menjadi pusat perdagangan dan jasa. Sebagai kota heterogen, ada suasana kedamaian di antara penghuninya,” tambahnya.
Sebelumnya, saat membuka Fosrum Kosultasi Publik RKPD Provinsi Banten, Gubernur WH paparkan tantangan Indonesia untuk mencapai visi 2045 melalui transformasi ekonomi. Harus didukung oleh industrialisasi dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi.
“Peran gubernur adalah sangat vital. Di samping sebagai kepala daerah otonom sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk menjawab isu strategis pembangunan di Provinsi Banten,” tegas Gubernur WH.
Dipaparkan, arahan Presiden Joko Widodo yang menekankan fokus pembangunan pada pembangunan infrastruktur sebagai pondasi pembangunan lainnya, meningkatkan pembangunan kualitas SDM terutama mengatasi stunting dan meningkatkan vocational training, penyederhanaan/reformasi birokrasi, untuk merespon perubahan dunia dengan membentuk birokrasi yang ramping dan fleksibel, penyederhanaan regulasi baik di pusat maupun daerah melalui pembentukan omnibus law, mempermudah perijinan dan mengurangi impor, mengatasi defisit transaksi berjalan/defisit neraca perdagangan, agar nilai ekspor kita bisa lebih tinggi dibandingkan impor terutama di sektor energi (minyak dan gas).
“Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan melalui pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi,” tegasnya.
Dijelaskan, terkait efisiensi pada birokrasi melalui: money follows program, e-government, fokus kinerja buka SPJ, penyederhanaan esselonisasi, mempermudah investasi, dan stop pemborosan anggaran. Dalam pelaksanaan birokrasi reformasi untuk mentransformasi bad government menuju good government harus dilakukan melalui outcomes oriented, terukur, efektif dan efisien, realistik, konsisten, sinergis, inovatif, kepatuhan, dan dimonitor.
“Menjawab tantangan tersebut melalui visi banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlakul karimah. Alhamdulillah sampai tahun ketiga pelaksanaan RPJMD telah banyak yang telah bisa kita capai,” tambahnya.
Dijelaskan, empat (4) dari lima (5) capaian indikator makro, Banten bisa lebih baik dibandingkan nasional meskipun masih memiliki tantangan terkait dengan pengurangan tingkat pengangguran terbuka.
“Berdasarkan kondisi yang ada rancangan isu strategis yang akan kita selesaikan pada tahun 2021 meliputi tiga hal. Daya saing sumber daya manusia, kuantitas dan kualitas infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan,” ungkap Gubernur WH.
“Sehingga, untuk rancangan tema RKPD 2021 yaitu akselerasi daya saing daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemantapan infrastruktur,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur WH juga paparkan langkah untuk mencapai reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan upaya pembentukan budaya kinerja melalui pengajian rutin, rapat pimpinan awal bulan, apel kesadaran bulanan, pemantapan nilai kebangsaan dengan kopassus, assesment dan open bidding, absen dengan finger print serta punishment baik pemberhentian dari jabatan sampai diberhentikan dari ASN.
“Upaya ini alhamdulilah sudah diapresiasi oleh berbagai pihak seperti, opini WTP tiga tahun berturut-turut dari BPK, predikat sakip B, Inovation Award Tata Kelola Pemerintahan, inovator teknologi tepat guna, kinerja pencatatan sipil dalam kelayakan pencatatan sipil dan layak anak, e-Government Award, peningkatan kinerja keuangan dan kemandirian keuangan, penghargaan integrasi sistem perencanaan dengan penganggaran, dan daerah menuju informatif, serta sebagai pembina kabupaten/kota peduli HAM,” ungkapnya.
“Yang sangat kita banggakan dan syukuri, alhamdulillah KPK sudah mengakui bahwa Banten sudah mulai keluar dari zona merah korupsi dengan sehingga bisa meraih Penghargaan Pencegahan Korupsi dari KPK RI sebagai terbaik ketiga nasional,” tambah Gubernur WH.
Pada kesempatan itu, Gubernur WH juga paparkan capaian visi dan misi di era kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Andika Hazrumy. termasuk pula berbagai raihan apresiasi dan penghargaan yang diperoleh oleh Gubernur Banten dan Pemprov Banten.(red)