PANDEGLANG (leonews.co.id) – Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM) PC Pandeglang bersama FK PPL Sindangresmi melakukan protes di depan kantor Bupati Pandeglang Rabu (13/3/2019). Aksi yang dilengkapi dengan teaterikal dan tandu ibu hamil ini, untuk meprotes pembelian mobil dinas Toyota Land Cruiser Prado untuk bupati Irna Narulita,
Digambarkan dalam aksi mahasiswa itu, pembelian mobil tersebut sungguh tidak bijak. Hal ini karena dilakukan pada saat kondisi inprastruktur daerah tidak baik, sehingga ibu hamilpun terpaksa berjuang di jalan-jalan rusak untuk melakukan pengobatan menuju rumah sakit..
Dalam aksi tersebut mahasiswa menggambarkan seorang ibu hamil yang akan melahirkan harus berjuang melintasi jalan rusak, di satu sisi Bupati Pandeglang digambarkan tengah menaiki mobil mewah menghindari jalan penuh tanah. Digambarkan juga masyarakat yang berada di jalan rusak hanya mampu memandangi bupati dengan mobil mewahnya melewati masyarakat.
Dikutip dari bantennews.com, Koordinator Lapangan, Ahmad Fauzi menuturkan, teatrikal ini menggambarkan kondisi sosial masyarakat di wilayah Kampung Jeruk, Desa Pasir Lancar dan Kampung Lebak Gedong, Desa Sindangresmi, Kecamatan Sindangresmi yang setiap hari harus berjuang melintasi kondisi jalan penuh lumpur.
Ia juga menuturkan dua ruas jalan desa tersebut kondisinya sudah rusak sejak tahun 1980 hingga tahun 2019 belum juga dapat perhatian dari pemerintah dan terkesan telantar.
“Tidak ada yang memperhatikan kami, pada saat ada ibu hamil yang berrisiko tinggi ditandu untuk mendapatkan untuk mendapatkan pelayanan di Puskesmas Sindangresmi, contohnya kasus ibu Rasmah yang ditandu jam dua malam dan kejadian itu terulang kembali pada abah Tolib,” tandas Fauzi,
Fauzi malah menganggap aneh dengan kelakuan bupati, pasalnya pada saat APBD Pandeglang minim dan masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi Pemda malah mengeluarkan kebijakan yang tidak menggembirakan pada rakyat dengan membeli mobil mewah.
Fauzi juga mempertanyakan kinerja OPD yang selama ini dianggap tidak pro rakyat, padahal masyarakat mengharapkan anggaran itu digunakan untuk mengutamakan kepentingan rakyat.
“Kami mendesak Pemkab Pandeglang tidak mengabaikan janjinya untuk membangun jalan Ciberegbeg, kami juga mendesak Pemkab Pandeglang mengalokasikan anggaran jalan ke Kampung Cijeruk,” desaknya. (Red 01/ ***)