leonews.co.id
artikel untuk leo

Bukan Isu Paling Heboh 2021

Share this article

Oleh : Wisnu Bangun

Leonews.co.id – Banyak kalangan memperediksi, isu tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi sekitar 14 ribu karyawan honorer Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten,  adalah yang paling heboh di tahun 2021. Hal ini jika dibandikan dengan tiga kasus korupsi pengadaan lahan, pemotongan dana hibah ponpes dan pengadaan masker yang dibongkar  kejaksaan Tinggi Banten secara berturut-turut beberapa hari lalu.

Sengaja isu THR ini ditulis, untuk menggambarkan bahwa ada isu lain yang juga heboh di Provinsi Banten sebelumnya. Selain isu korupsi tersebut.

Terlebih setelah Pemprov Jawa Barat di bawah kendali Ridwan Kamil, mengganti THR bagi karyawan honorer yang terganjal Peraturan Pemerintah (PP) 63/2021  itu, dengan sebutan honor tambahan. Besaran uang yang diberikan hanya satu bulan gaji karyawan honorer yang tentu tidak lebih besar dari PNS.

Puluhan ribu karyawan honor di dua provinsi bertetangga itu, jelas sama-sama tidak akan mempersoalkan soal judul pemberian uang menjelang Hari Raya tersebut. Para karyawan honor juga tau diri dan tak akan menuntut sama rata dengan besaran jumlah THR yang diterima oleh PNS di lingkungannya bekerja.

Karena judulnya berbeda, yang satu THR sementara yang lainnya honor tambahan – pasti  tidak sama rata, apa lagi sama rasa antara PNS dan pegawai honorer. Yang pokok bagi karyawan Honorer, mereka bisa membayar fitrah tanpa harus mengadaikan laptop atau sepeda motor saat malam takbir.

Entah apa yang terbersit dipemikiran Gubernur Banten Wahidin Halim selama merayakan Hari Raya di rumahnya saat itu. Mungkinkah dia berpikir, jika saja 14.000 karyawan  honorer yang sebagian besar merupakan tenaga pengajar di berbagai sekolah melakukan aksi mogok — maka lumpuhlah system pendidikan di Banten. Atau setidaknya untuk beberapa waktu lamanya.

Hal ini tergambar pada reaksi pihak Pemerintah Provinsi Banten, sehari setelah Hari Raya Idul fitri.  Saat itu Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy langsung berkunjung ke Kantor Kementerian Dalam Negeri, untuk melakukan konsultasi berkaitan dengan rencana Pemprov Banten, akan memberikan satu kali honorarium kepada pegawai Non ASN sebagai pengganti THR.

Andika yang kala itu ditemani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rina Dewiyanti serta Plt Kepala Inspektorat Muhtarom, mengaku .kedatangannya ke Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri tersebut, merupakan arahan dari Gubernur Banten Wahidin Halim.

Andika juga menyebutkan, pihak Pemprov Banten mengucapkan terima kasih kepada para pegawai Non ASN yang sudah mengabdi secara baik, dalam melayani masyarakat Banten. Dia-pun memohon maaf atas keresahan yang sempat terjadi sebelumnya di kalangan pegawai  Non ASN  mengingat sempat terganjalnya pemberian THR tersebut.

Ibarat “Karedok” bumbunya sudah mencair gak nempel lagi di sayuran , kerupuknya juga sudah lempem. “Gak dimakan sayang, dimakan perut sudah terlanjur kenyang, karena abis makan makan bakwan”.

Sekedar diketahui, Karedok  merupakan makanan khas suku sunda, terdiri dari  sayuran mentah yang diiris kecil-kecil lalu dilumuri bumbu kacang dan diberi kerupuk. Makanan yang selanjutnya sangat terkenal di berbagai daerah ini, biasa disajikan sebagai pelengkap lauk makan nasi, bahkan pada acara pesta perkawinan. (***)

 


Share this article

Related posts