JAKARTA (leonews.co.id) – Memasuki 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, isu reshuffle kabinet mulai ramai diperbincangkan.
Kendati demikian, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan bahwa reshuffle sepenuhnya merupakan wewenang Presiden Prabowo.
“Itu (reshuffle) kewenangan sepenuhnya ada di presiden. Saya belum tanya, saya belum ketemu,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025.
Sementara itu sejumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih sebelumnya sempat menjadi sorotan publik.
Pada 23 Oktober 2024, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, mengakui bahwa penggunaan kop surat kementerian dalam undangan haul orang tuanya adalah murni kesalahan administrasi.
Kemudian, pada 6 November 2024, Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah, yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden untuk bidang Kerukunan Umat Beragama, memutuskan mundur dari jabatannya.
Keputusan ini diambil setelah dirinya mendapat kritik akibat video viral di media sosial yang memperlihatkan dirinya mengolok-olok seorang penjual es teh saat mengisi acara pengajian di Magelang, Jawa Tengah.
Terakhir, pada 20 Januari 2025, ratusan pegawai di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melakukan aksi damai terhadap kebijakan Mendiktisaintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang memecat sejumlah pegawai secara mendadak.
Ahmad Muzani juga menyampaikan bahwa jajaran pimpinan MPR berencana untuk bertemu Presiden Prabowo guna mendiskusikan berbagai persoalan negara sehubungan dengan 100 hari kerja pemerintahan.
“Kami akan mengajukan waktu berkonsultasi dengan presiden. Pimpinan MPR akan menyampaikan pandangan, pemikiran, dan berdiskusi dengan presiden mengenai persoalan-persoalan negara,” kata Muzani.
Ia menambahkan bahwa rencana pertemuan ini telah disepakati dalam rapat pimpinan MPR.
“Dalam rapat tadi, kami sepakat untuk bersilaturahmi dan berkonsultasi dengan presiden,” ucapnya.
10 Menteri dengan Kinerja Terburuk
Center of Economic and Law Studies (Celios), lembaga penelitian independen yang fokus pada kebijakan publik dan kajian ekonomi, merilis daftar 10 menteri dengan kinerja terburuk dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dalam daftar tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berada di urutan ketiga.
Posisi pertama dan kedua ditempati oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.
Survei ini menggunakan metode berbasis expert judgment dengan melibatkan 95 jurnalis dari 44 media terpercaya.
“Panelis terdiri dari jurnalis yang memiliki wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah dan secara rutin mengamati implementasi kebijakan serta program pemerintah,” ungkap Celios dalam keterangan resmi pada Rabu, 22 Januari 2025.
Penilaian dalam survei ini didasarkan pada lima indikator utama, yaitu pencapaian program, kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik, kualitas kepemimpinan dan koordinasi, tata kelola anggaran, serta komunikasi kebijakan.
Para jurnalis yang terlibat berasal dari berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, politik, hukum, HAM, energi, dan lingkungan.
Berikut adalah daftar lengkap survei 10 menteri terburuk menurut Celios.
- Natalius Pigai (Menteri HAM)
- Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi)
- Bahlil Lahadalia (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral)
- Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan)
- Yandri Susanto (Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal)
- Zulkifli Hasan (Menteri Koordinator Bidang Pangan)
- Budiman Sudjatmiko (Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan)
- Ario Bimo Nandito Ariotedjo (Menteri Pemuda dan Olahraga)
- Yusril Ihza Mahendra (Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan)
- Fadli Zon (Menteri Kebudayaan). (Red/***)